Jokowi Tak Ingin JKN Ganggu KJS

Kompas.com - 08/01/2014, 09:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) saat menghadiri pencanangan sitem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, RSUP Fatmawati, Jakarta, Rabu (1/1/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) saat menghadiri pencanangan sitem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, RSUP Fatmawati, Jakarta, Rabu (1/1/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah pusat menuai persoalan di DKI Jakarta. Praktiknya, JKN tumpang tindih dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun akan berkoordinasi agar kedua sistem tersebut bisa berjalan seirama.

Persoalan yang terjadi di lapangan ialah ada perbedaan langkah medis yang dicakup oleh kedua sistem tersebut. KJS mencakup langkah medis A, B, C, D dan E, misalnya, sedangkan sistem JKN hanya mengakomodasi langkah medis A, B, dan C saja.

Hal tersebut paling kentara dilihat dari perbedaan premi yang mesti dibayarkan pemerintah kepada sejumlah rumah sakit antara KJS dan JKN. Biaya premi KJS dapat mencapai Rp 23.000, sementara JKN hanya mencapai Rp 19.000 saja. Hal inilah yang kerap dikeluhkan pasien JKN. Alhasil, sang pasien harus tetap membayar langkah medis yang tak diakomodasi JKN.

Jokowi prioritaskan warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan situasi itu. "Di bawah itu terjadi kebingungan. Karena sekarang cek darah itu bayar. Padahal, dulu di KJS enggak. Beberapa langkah medis juga begitu, sekarang bayar, padahal dulu enggak," ujar Jokowi saat mengunjungi Puskesmas Jatinegara, Selasa (7/1/2014).

Jokowi ingin agar khusus di Jakarta, premi yang berlaku adalah premi KJS karena mengakomodasi banyak langkah medis. Yang harus dilakukannya kini adalah mengomunikasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar premi tetap Rp 23.000 dengan pembagian APBD Rp 19.000 dan sisanya APBD.

"Saya mau memperjelas ini dulu dengan dirut. Mungkin atau ndak. Wong kita maunya meng-cover semuanya kok," ucap Jokowi.

Skenario kedua, Jokowi mengatakan, sistem JKN tak usah diterapkan di Jakarta. Hal ini mengingat APBD di DKI Jakarta mampu untuk mengakomodasi program Kartu Jakarta Sehat dan jalannya program tersebut telah dianggap stabil tanpa persoalan penting.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Megapolitan
Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Megapolitan
UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Megapolitan
Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Megapolitan
Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Megapolitan
Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Megapolitan
Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Megapolitan
Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X