"Jokowi-Basuki Jangan Lagi Salahkan Air Kiriman dan Curah Hujan"

Kompas.com - 06/02/2014, 12:02 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Banjir yang terjadi di Jakarta pada musim hujan ini berlangsung lebih lama dan lebih menyebar dibandingkan tahun 2013. Pakar Tata Kota Nirwono Joga mengungkapkan, hujan lokal yang mengguyur Jakarta pada Rabu (5/2/2014) kemarin membuktikan kalau banjir bukan hanya disebabkan air kiriman dari daerah hulu.

"Tidak ada lagi alasan Gubernur (Jokowi) dan Wagub (Ahok), banjir mengatasnamakan curah hujan yang lebat atau menyalahkan air kiriman dari luar Jakarta," kata Joga kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Selama kurang lebih tiga pekan ini, lanjut dia, curah hujan yang turun di daerah Jabodetabek merata, yaitu sekitar 130 milimeter per detik. Menurut Joga, curah hujan tersebut masih dalam tahap normal. Tergenangnya kawasan ring I dan hampir seluruh wilayah Ibu Kota membuktikan bahwa sistem drainase yang buruk.

Saat ini, drainase di Jakarta telah dipenuhi sampah, lumpur, dan utilitas. Revitalisasi drainase merupakan permasalahan lama Jakarta yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Aliran drainase pun tidak terhubung baik dengan sungai, waduk, dan situ yang berada di sekitarnya.


Lebih lanjut, Joga menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus berani membuat drainase dengan diameter hingga 3 meter agar kapasitas saluran air lebih besar. Selain itu, Pemprov DKI juga diimbau untuk membuat rencana induk revitalisasi drainase.

Agar titik banjir Jakarta semakin berkurang tiap tahunnya, akademisi Universitas Trisakti ini menyarankan Pemprov DKI untuk merevitalisasi waduk yang ada di Jakarta daripada mengeluarkan anggaran untuk membuat waduk-waduk baru.

Menurut Joga, antara satu waduk dan waduk lainnya kini tidak berfungsi optimal karena tidak terhubung dengan baik. Contohnya, Waduk Melati dan Waduk Setiabudi yang belum optimal.

"Segera harus dituntaskan tahun ini karena di sana permasalahannya daripada pusing membangun waduk baru dan waduk di luar Jakarta," kata Joga.

Selain itu, Pemprov DKI melalui Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI juga harus melakukan audit bangunan. Salah satu penyebab terjadinya genangan di hampir seluruh ruas jalan di Jakarta karena daerah peruntukan resapan telah berubah menjadi aspal, disemen, dibeton, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Dinas P2B harus tegas menegakkan peraturan kepada setiap pemilik bangunan untuk membuat sumur resapan atau koefisien ruang hijau hingga 30 persen sehingga air hujan yang mengguyur ke daerah itu dapat diserap oleh ruang hijau maupun sumur resapan, dan air tidak dibuang ke jalan.

Langkah selanjutnya adalah dengan mengedukasi warga untuk tidak membuang sampah ke sungai. Terlebih lagi, Pemprov DKI telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

"Kalau Pemprov serius melakukan lima hal ini, dalam jangka waktu satu tahun, saya bisa memastikan titik banjir berkurang," ujar Joga.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Megapolitan
DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

Megapolitan
Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Megapolitan
Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Megapolitan
Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Megapolitan
Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Megapolitan
Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Megapolitan
Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Megapolitan
Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Megapolitan
DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

Megapolitan
Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Megapolitan
Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Megapolitan
Mengapa Kopral Jaga Pelintasan Kereta Sambil Bergaya Silat?

Mengapa Kopral Jaga Pelintasan Kereta Sambil Bergaya Silat?

Megapolitan
DKI Siapkan Insentif bagi Pusat Perbelanjaan yang Tak Sediakan Plastik Sekali Pakai

DKI Siapkan Insentif bagi Pusat Perbelanjaan yang Tak Sediakan Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Megapolitan
Close Ads X