Lulung Kritik Jokowi atas Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menunjuk mantan Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Lasro Marbun sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI. Pria yang kerap disapa Lulung itu mengatakan, Lasro tidak memiliki pengalaman menangani hal-hal terkait bidang pendidikan.

Lasro ditunjuk menggantikan Taufik Yudi Mulyanto, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI sejak tahun 2010. Menurut Lulung, Lasro yang merupakan seorang sarjana hukum tidak berkompeten mengurus bidang pendidikan.

"Ya, makanya kagak nyambung. Jaka Sembung bawa golok," kata Lulung seraya mengucapkan pantun di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/2/2014).

Lulung menilai mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Agus Suradika lebih pantas menggantikan Taufik. Namun, Agus justru dirotasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI, menggantikan Anas Effendi yang diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Barat. Menurut Lulung, gelar profesor dan latar belakang pendidikan yang dimiliki Agus terlalu tinggi untuk jabatan Kepala BPAD.

"Itu yang saya kritisi, enggak ada hubungannya perpustakaan sama pendidikan, sayang potensinya (Agus). Kalau gue jadi gubernur, gue jadiin (Agus) Kepala Dinas Pendidikan," kata Ketua DPW PPP DKI tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jokowi memiliki alasan tersendiri dalam memilih Lasro untuk mengurusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sistem pendidikan Jakarta. Selama menjadi Kepala Biro Ortala, kata Basuki, Lasro unggul dalam hal menyusun struktur kepegawaian. Lasro juga dianggap mampu merampingkan dan menggabungkan posisi-posisi menjadi terpadu satu pintu. Meskipun latar belakang Lasro merupakan sarjana hukum, bukan berasal dari pendidikan, Jokowi dan Basuki tetap optimistis Lasro dapat mereformasi birokrasi pendidikan Ibu Kota.

Menurut Basuki, menjadi seorang kepala dinas tidak harus memiliki dasar mengajar maupun pernah menjadi akademisi. Yang terpenting saat ini adalah Lasro dapat mengemban tugas menyusun struktur birokrasi pendidikan agar lebih efisien.

"Pengadaan barang kan sudah disusun. Sekarang bagaimana cara menempatkan kepala sekolah dan pengawas yang benar, dia (Lasro) jagonya," kata Basuki.