Ini Penjelasan Basuki soal Rencana Perubahan Status Pengelola Bus Transjakarta

Kompas.com - 18/02/2014, 06:35 WIB
Antrean bus transjakarta terjadi di Slipi, tepatnya di sepanjang Jalan S Parman arah Tomang, Jumat (13/12/2013) pukul 17.30. KOMPAS.com/ICHA RASTIKAAntrean bus transjakarta terjadi di Slipi, tepatnya di sepanjang Jalan S Parman arah Tomang, Jumat (13/12/2013) pukul 17.30.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tujuan rencana perubahan status pengelola transjakarta dari badan layanan umum menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas adalah untuk mengikis operator nakal pengelola bus transjakarta.

"BUMD ini disiapkan supaya kamu (operator) enggak bisa mendikte kami lagi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014). Selama sepuluh tahun bus transjakarta beroperasi, Basuki tak memungkiri buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Basuki, pelayanan dan fasilitas yang diberikan operator bus transjakarta selama ini tak sebanding dengan yang didapat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun sudah mendapat pembayaran biaya tempuh bus per kilometer, kata dia, operator tak kunjung menambah jumlah bus transjakarta.

Beberapa waktu lalu, imbuh Basuki, PT Eka Sari Lorena bahkan menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar kekurangan biaya tempuh 20 meter. PT Eka Sari Lorena adalah operator bus transjakarta Koridor V, yang melayani rute Ancol ke Kampung Melayu, selain PT Jakarta Mega Trans.

PT Eka Sari Lorena juga operator yang menjalankan bus transjakarta di Koridor VII untuk rute Kampung Melayu ke Kampung Rambutan, bersama PT Jakarta Mega Trans. "Logikanya kan sederhana, kami sudah membayar biaya tempuh per kilometer, tinggal kerja yang benar saja. Jangan asal main naik-turun penumpang begitu saja," kata Basuki.

Basuki menambahkan, operator bus transjakarta selama ini juga terus saja mempertahankan bus berkondisi memprihatinkan. Gaji pengemudi bus pun kerap telat dibayarkan. Karena itu, bukan sekali terjadi pemogokan pengemudi yang menyebabkan bus transjakarta berhenti beroperasi.

Menurut Basuki, bila pengelolaan bus transjakarta langsung ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gaji pengemudi bisa mencapai 3,5 kali upah minimum provinsi. Kendati demikian, kata dia, rencana perubahan status ini harus diajukan terlebih dahulu ke DPRD DKI Jakarta.

Bila DPRD menyetujui perubahan status pengelola bus transjakarta ini, Basuki mengatakan pula ada rencana untuk menunjang operasional bus tersebut dengan mengoptimalkan pemasukan dari iklan. Pola tersebut, ujar dia, akan berupa pemasangan iklan komersial di jembatan penyeberangan selter bus transjakarta maupun pada badan bus.

Direksi Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang sedang menyusun jajaran direksi PT Transjakarta. Salah satu calon kuat untuk mengisi kursi direktur utama perusahaan baru itu adalah Antonius Kosasih, mantan Direktur Keuangan Perhutani. Basuki mengatakan PT Transjakarta membutuhkan seorang profesional yang mampu memecahkan masalah, terutama dari sisi keuangan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan Ratusan Butir Narkoba dari Tangan Penyuplai Vitalia Sesha

Polisi Amankan Ratusan Butir Narkoba dari Tangan Penyuplai Vitalia Sesha

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Tak Dilengkapi Lapisan Antivirus

Masker Ilegal di Cakung Tak Dilengkapi Lapisan Antivirus

Megapolitan
WNI yang Dievakuasi dari Jepang Akan Tiba di Indonesia 1 Maret 2020

WNI yang Dievakuasi dari Jepang Akan Tiba di Indonesia 1 Maret 2020

Megapolitan
Ojol Dipaksa Tidak Narik Saat Demo, Penumpang Geram

Ojol Dipaksa Tidak Narik Saat Demo, Penumpang Geram

Megapolitan
Berkat Rekaman CCTV, Polisi Berhasil Tangkap Pencuri Tas Berisi Emas di Marunda

Berkat Rekaman CCTV, Polisi Berhasil Tangkap Pencuri Tas Berisi Emas di Marunda

Megapolitan
Dari Atas Mobil Komando, Sufmi Dasco Kesal Orasinya Diinterupsi Pengemudi Ojol

Dari Atas Mobil Komando, Sufmi Dasco Kesal Orasinya Diinterupsi Pengemudi Ojol

Megapolitan
188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

188 WNI Mulai Mendekati Pulau Sebaru Disertai Pengwalan Ketat Aparat

Megapolitan
Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Pelanggan Tak Luput Kena Sweeping Saat Demo Ojol di DPR

Megapolitan
Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Ada Demo Ojek Online, Driver yang Bawa Penumpang Kena Sweeping Sesama Ojol

Megapolitan
Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Menlu Lepas Keberangkatan Tim Evakuasi WNI di Yokohama Jepang

Megapolitan
Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Santri yang Ditemukan di Sawah Tewas karena Tersedak Lumpur dan Air

Megapolitan
Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Polisi Tembak Dua Penipu dan Skimming ATM

Megapolitan
Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung-Cilincing Kantongi Izin Penyimpanan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Polisi Buru Pembuat Kartu ATM BRI Link yang Digunakan untuk Skimming

Megapolitan
Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Manfaatkan Isu Corona, Produsen Masker Ilegal di Cakung Cilincing Gunakan Mesin dari China

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X