Basuki: Jabar dan Banten Tidak Mau Keluar Uang

"Mereka sudah menolak untuk ikut berkontribusi. Jadi, Jabar dan Banten setuju DKI bikin ERP (electronic road pricing/jalan berbayar) asal mereka tidak ikut keluar uang," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Meski demikian, kata Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merasa keberatan dengan keputusan dua provinsi tetangganya itu. Sebab, DKI sudah banyak meraup untung dari banyaknya para pekerja dari Bogor, Depok, Bekasi, maupun Tangerang yang selama ini bekerja di Jakarta. Asal ada dukungan dari pemerintah pusat, Basuki yakin pihaknya akan dapat mengatasi masalah kemacetan.

"Orang-orang Jabar dan Banten yang bekerja di Jakarta kan menambah jumlah penerimaan pajak bagi Jakarta. Yang penting kan bagaimana agar kendaraan mereka tidak masuk, jadi kita adakan ERP dan kereta. Jadi Jakarta tidak macet, tapi ekonomi naik," tukasnya.

Seperti diberitakan, langkah-langkah menangani kemacetan di Jakarta masih menyisakan rapor merah. Memasuki tahun keempat sejak ditetapkan pada November 2010 oleh Boediono, penanganan kemacetan belum semuanya terlaksana. Sebagian masih dalam proses penanganan, bahkan ada langkah yang belum terlaksana sama sekali.

Rapor merah penanganan kemacetan yang dimaksud, yakni program jalan berbayar, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) transjakarta, dan penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).