Dukung ERP, Anggota DPRD DKI Inginkan Adanya Sosialisasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Taufiq Azhar, mengapresiasi positif rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, dia menilai kebijakan tersebut kurang disosialisasikan ke masyarakat. Bahkan, Komisi B DPRD DKI belum mengetahui teknis pelaksanaan kebijakan itu.

"Paparan awal memang sudah, tetapi yang kita inginkan bagaimana teknis pelaksanaannya, sistemnya gimana? Masyarakat kan ingin tahu," ujarnya di kompleks Gedung DPRD DKI, Rabu (20/11/2013).

Anggota Fraksi Partai Golongan Karya itu yakin bahwa penerapan ERP dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Atas dasar itulah, kata Taufiq, seharusnya Pemprov DKI melakukan sosialisasi kepada warga.

Taufiq juga mengapresiasi transfer teknologi dari Swedia dan Norwegia dalam penerapan ERP tersebut. Menurut dia, kedua negara yang menjadi peserta tender ERP itu telah teruji di negara masing-masing. Ia berharap transfer teknologi dan informasi itu dapat membawa hasil positif bagi Indonesia.

"Di sana saja bisa diterapkan. Pelaksanaannya efektif, dan yang utama, masyarakat mendukung. Tapi kan di luar beda dengan di kita. Harus ada penyesuaian, maka perlu sosialisasi," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam masa reses nanti, DPRD DKI akan turut membantu sosialisasi penerapan ERP kepada warga Jakarta. Dia berharap masyarakat ikut mendukung ERP yang digagas sejak masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo tersebut.

ERP akan diterapkan di Jakarta mulai 2014 dan diberlakukan di kawasan 3-in-1, yakni Jalan Rasuna Said, Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto. Berdasarkan kajian Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kendaraan roda empat yang melintas di jalan-jalan itu akan dikenakan tarif sebesar Rp 6.500 hingga Rp 21.000. Namun, teknis pembayaran belum ditentukan, apakah menggunakan pintu elektrik atau kartu khusus.