Di Hulu Bertemu Polisi, di Hilir Dihadang Calo "Tilang"

Charli tak menduga bakal dikeroyok calo. Dia datang pukul 10.00 dan berharap segera bisa mengikuti sidang kasus pelanggaran lalu lintas. Namun, nasibnya berakhir di tangan calo.

Tak berdaya diserang penawaran bertubi-tubi, Charli akhirnya menyerah. Dia mengeluarkan dan menyerahkan surat bukti pelanggaran kepada salah seorang calo. ”Dia (calo) minta uang jasa Rp 175.000. Katanya, surat-surat beres dalam setengah jam,” kata Charli.

Calo pun bergegas masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia menyelinap melalui lorong di belakang ruang sidang utama, kemudian naik tangga menuju lantai dua di gedung sisi selatan. Charli duduk menunggu di kursi bersama beberapa ”korban” lain.

Charli datang untuk mewakili Imam (26), teman satu perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Awal Maret 2014, Imam sang sopir perusahaan ditilang petugas patroli jalan raya (PJR) di Tol Wiyoto Wiyono di daerah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. PJR menghentikan mobil boks yang dikendarai Imam karena dianggap melanggar jalur, tetapi Imam ditilang karena tidak membawa ban cadangan.

Tarif bervariasi

Tak hanya Charli, pelanggar lalu lintas lain pun tak berdaya dalam sergapan calo. Para calo bahkan menjemput ”bola” hingga jarak 40-100 meter di luar Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka juga bergerombol di depan gerbang pengadilan.

Seorang warga Kembangan, Jakarta Barat, mengaku harus membayar Rp 75.000 untuk mengurus STNK sepeda motornya. Dia ditilang polisi karena masuk ke jalur transjakarta.

Warga lain asal Duren Sawit, Jakarta Timur, mengaku membayar Rp 200.000 untuk mengurus STNK mobilnya yang ditilang polisi karena dianggap mengangkut beban berlebih di jalan raya.

Namun, tidak hanya calo, pelanggar pun harus menghadapi ketidakpastian di ruang sidang. Sidang pelanggaran lalu lintas dijadwalkan setiap Jumat pukul 09.00-11.30 dan berlanjut pukul 13.00-14.30. Namun, tidak sedikit pelanggar yang kecewa karena tidak ada sidang.

Jumat (7/3) pukul 10.15, misalnya, tak ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sejumlah orang melongok satu per satu ke ruang sidang, tetapi tak satu pun yang dipakai untuk sidang. Tak tampak hakim atau panitera di Ruang Beringin, Pengayoman, Tirta, Cakra, Kartika, Candra, dan Sari.

Situasi serupa terjadi Jumat (14/3) dan Jumat (21/3). Menurut Mangapul Girsang dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sepanjang ada pihak yang beperkara, sidang tetap digelar. Namun, pelanggar lalu lintas sering kali tak ada saat sidang dimulai pukul 09.00. ”Apa hakim harus menunggu mereka (pelanggar) datang?” tanyanya.

Ia berpendapat, calo berada di luar kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena itu, penertiban bukan menjadi kewenangannya. ”Menurut kami, mereka (calo) tidak masalah. KUHP memungkinkan peran mereka bukan pelanggaran pidana. Mereka menawarkan jasa,” kata Mangapul.

Setiap pekan, sekitar 1.200 pelanggar lalu lintas disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat polisi dan dinas perhubungan rutin menggelar razia, jumlah pelanggar yang harus mengurus bertambah. Sayang, mereka harus bertemu calo di ”muara” penegakan hukum lalu lintas. (MKN)