Kompas.com - 01/04/2014, 11:38 WIB
Peluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPeluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, sangat sulit untuk mengawasi dana penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika telah sampai ke tangan keluarga penggunanya. Terutama menyangkut penggunaan, untuk keperluan apa saja dana tersebut.

Jumlah anak sekolah penerima KJP di seluruh Jakarta ada sekitar 669.000 orang. Lasro mengatakan, setiap orangtua dari anak pemegang KJP harus memiliki panggilan moral bahwa dana yang mereka terima merupakan dana untuk keberlangsungan masa depan anaknya. Jumlah KJP yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program KJP tahun lalu mencapai Rp 778 miliar, dan akan ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun ini.

"Kalau diberikan uang untuk membeli sepatu, jangan dibelikan yang lain. Orangtua jangan bohongi anaknya, jangan menggadaikan anaknya," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Selain itu, Lasro juga mengajak anggota masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan KJP di lingkungan sekitarnya masing-masing. Caranya yakni dengan berani mengoreksi dan melaporkan jika melihat ada keluarga mampu yang sebenarnya tidak berhak menerima KJP.

"Penerima KJP kan ada kriterianya. Kalau tiba-tiba ada yang pakai jam mahal, atau pakai cincin yang banyak, kan tidak pas kalau dia menerima KJP," ucap Lasro.

Lasro berencana akan menindaklanjuti laporan mengenai sekolah-sekolah yang berani melakukan pungutan liar kepada anak-anak penerima KJP. Apabila laporan tersebut terbukti, maka ia menegaskan tidak akan segan-segan untuk mencabut penyelenggaraan dana bantuan di sekolah tersebut. Untuk para birokrat yang diduga terlibat, Lasro berencana akan menarik penugasan mereka dari program tersebut.

"Kalau ada oknum yang terlibat, artinya dia tidak sejalan dengan kita, kemungkinan beliau-beliau sudah menemukan jalan sendiri. Jadi, ya harus kita tarik dari penugasan itu," ucap pria yang baru menjabat sekitar 1,5 bulan ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Megapolitan
Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.