Kompas.com - 01/04/2014, 11:38 WIB
Peluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPeluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, sangat sulit untuk mengawasi dana penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika telah sampai ke tangan keluarga penggunanya. Terutama menyangkut penggunaan, untuk keperluan apa saja dana tersebut.

Jumlah anak sekolah penerima KJP di seluruh Jakarta ada sekitar 669.000 orang. Lasro mengatakan, setiap orangtua dari anak pemegang KJP harus memiliki panggilan moral bahwa dana yang mereka terima merupakan dana untuk keberlangsungan masa depan anaknya. Jumlah KJP yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program KJP tahun lalu mencapai Rp 778 miliar, dan akan ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun ini.

"Kalau diberikan uang untuk membeli sepatu, jangan dibelikan yang lain. Orangtua jangan bohongi anaknya, jangan menggadaikan anaknya," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Selain itu, Lasro juga mengajak anggota masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan KJP di lingkungan sekitarnya masing-masing. Caranya yakni dengan berani mengoreksi dan melaporkan jika melihat ada keluarga mampu yang sebenarnya tidak berhak menerima KJP.

"Penerima KJP kan ada kriterianya. Kalau tiba-tiba ada yang pakai jam mahal, atau pakai cincin yang banyak, kan tidak pas kalau dia menerima KJP," ucap Lasro.

Lasro berencana akan menindaklanjuti laporan mengenai sekolah-sekolah yang berani melakukan pungutan liar kepada anak-anak penerima KJP. Apabila laporan tersebut terbukti, maka ia menegaskan tidak akan segan-segan untuk mencabut penyelenggaraan dana bantuan di sekolah tersebut. Untuk para birokrat yang diduga terlibat, Lasro berencana akan menarik penugasan mereka dari program tersebut.

"Kalau ada oknum yang terlibat, artinya dia tidak sejalan dengan kita, kemungkinan beliau-beliau sudah menemukan jalan sendiri. Jadi, ya harus kita tarik dari penugasan itu," ucap pria yang baru menjabat sekitar 1,5 bulan ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.