Monorel Belum Berjalan, PT JM Salahkan Pemprov DKI

Kompas.com - 06/05/2014, 18:26 WIB
Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda Kompas.com/Kurnia Sari AzizaDirektur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Monorail (JM) mengaku masih belum dapat melakukan pembangunan fisik monorel karena banyaknya persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Utama PT JM, John Aryananda mengaku mendapat kesulitan dalam menyusun business plan (rencana bisnis) guna membangun monorel.

"Awalnya, kita bikin business plan dengan penumpang 250.000 tiap harinya. Tapi, DKI bilang target itu tidak mungkin tercapai karena kebanyakan," kata John, saat ditemui usai rapat pimpinan Kadin DKI, di hotel Four Season, Jakarta, Selasa (6/5/2014). 

Setelah mendapat koreksi Pemprov DKI, PT JM mengubah skema bisnis melalui keuntungan non-tiket. Keuntungan non-tiket tersebut berasal dari penjualan area komersial, seperti iklan dan kios-kios di stasiun. Namun, Pemprov DKI kembali menolak rencana tersebut.

Menurut dia, kajian bisnis PT JM untuk menjalankan bisnis selama 50 tahun dinilai terlalu besar untuk mengambil keuntungan. Hingga kini, belum ada pembangunan fisik monorel yang terlihat. Tidak ada aktivitas konstruksi di lokasi re-groundbreaking monorel di depan Hotel Four Season, Kuningan.

Di sana, hanya terdapat tanah yang telah ditumbuhi rumput liar dan sebuah alat berat yang tidak pernah dihidupkan mesinnya. Lahan itu ditutupi oleh pagar seng dengan tinggi sekitar 2 meter.

Di bawah flyover Jati Baru, Tanah Abang, juga ada pengerjaan proyek monorel. Tepatnya di atas trotoar samping Pasar Onderdil Tanah Abang. Namun, tidak ada kegiatan di proyek pengerjaan itu. Hanya ditutupi pagar seng setinggi 1,5 meter, lengkap dengan nama monorel, JET Monorel. 

John menjelaskan, apabila pembahasan business plan dan perjanjian kerja sama (PKS) belum diputuskan, pihaknya belum dapat melakukan pembangunan fisik. Lambatnya pembahasan PKS disebabkan karena banyaknya aturan baru yang diberikan Pemprov DKI.

Menurut dia, banyak perubahan di PKS lama, tahun 2004 lalu dengan PKS yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini. Antara lain, aturan mengenai kerjasama pemerintah dan swasta, dengan aturan perkeretaapian. Belum lagi, lanjut dia, Pergub dan Perda DKI mengenai tata ruang juga menghambatnya.

"Kita harus teliti, misalnya untuk stasiun. Kita gunakan ruang udara yang ke atas, tapi aturan yang digunakan sama seperti aturan jembatan mall, kayak di Pasar Baru, Glodok, Pondok Indah. Kita ini kan fokus di transportasi, bukan mal," kata John menumpahkan kekesalannya. 

Aturan tata ruang yang menghambat proyek monorel, lanjut dia, terkait depo untuk parkir dan perawatan monorel. PT JM membutuhkan area sekitar 7 hingga 10 hektar di dalam kota untuk pembangunan depo.

John berharap, Pemprov DKI dapat memberikan izin penggunaan lahan proyek depo monorel. Selain itu, ia juga berharap DKI dapat merubah aturan lainnya yang memberatkan pembangunan monorel.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

Megapolitan
Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Megapolitan
Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Megapolitan
Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X