KPAI: Ada Empat Kesalahan jika Guru JIS Buru-buru Dideportasi

Kompas.com - 05/06/2014, 10:31 WIB
Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAKantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, ada empat kesalahan besar jika puluhan guru JIS (Jakarta International School) terduga pemalsu dokumen izin tinggal dideportasi secara terburu-buru. Deportasi dilakukan setelah terduga pemalsu dokumen dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Pertama, jika betul ada dugaan kuat bahwa guru JIS memalsukan dokumen izin tinggal, maka seharusnya dipidanakan dahulu sesuai UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah proses hukum selesai, baru dideportasi," kata Komisioner KPAI Susanto kepada Kompas.com, Kamis (5/6/2014).

Kesalahan kedua, menurut dia, proses pengungkapan kasus kekerasan seksual di JIS masih belum tuntas. Jika guru JIS dideportasi, maka proses pengungkapan pelaku kejahatan seksual di JIS akan terhambat.

"Tentu semua perlu diperiksa, untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku lain di luar tenaga kebersihan," sambungnya.

Adapun kesalahan ketiga, lanjut Susanto, jika terburu-buru mendeportasi tanpa proses hukum terhadap dugaan pemalsuan dokumen, perasaan masyarakat Indonesia akan terlukai.

"Kita sebagai negara hukum, namun praktiknya sangat lemah. Alasannya, karena terduga pemalsu dokumen tidak dipidana sebelum dideportasi," ujarnya.

Kesalahan keempat yakni posisi tawar Indonesia di mata negara asing "kurang berwibawa" karena tidak tegas terhadap terduga pelaku pelanggaran hukum yang diduga memalsukan dokumen izin tinggal di Indonesia.

Sebelumnya, Kemenhuk dan HAM berencana mendeportasi 23 guru asing di JIS karena tidak memiliki izin tinggal. Rencana deportasi dilakukan di tengah penyidikan kasus kejahatan seksual di JIS terhadap salah seorang siswa berinisial AK. Kasus kejahatan seksual di sekolah bertaraf internasional ini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X