Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tersandung PPDB "Online", Siswa Berprestasi Belum Dapat SMA

Kompas.com - 03/07/2014, 15:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lulus dari bangku SMP Bakti Mulya 400 dengan nilai memuaskan tidak membuat Adinda bisa mendapatkan SMA dengan mudah. Saat ini, nasibnya tak jelas karena kurangnya sosialisasi kebijakan Dinas Pendidikan DKI atas sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPBD).

Kepada Kompas.com, ayah Adinda, Tantyo Bangun (45), menceritakan nasib anaknya yang memiliki nilai UN 36,80 dengan rata-rata 9,2, namun belum mendapat bangku sekolah hingga kini.

"Sekarang ratusan orangtua mengantre di Dinas Pendidikan untuk menuntut kejelasan. Kami tidak dapat mendaftar di PPDB online tahap kedua," kata Tantyo, Kamis (3/7/2014).

Bersama orangtua peserta didik lainnya, dia telah menunggu sejak pukul 07:00 WIB di Kantor Dinas Pendidikan. Namun, pegawai Dinas Pendidikan baru memberitahu musabab orangtua tidak bisa mendaftar di PPDB tahap kedua, atau tahap lokal, pada pukul 13:00. Alasannya, karena para orangtua maupun peserta didik tidak melaporkan diri atau mendaftar ulang pada tahap pertama, atau tahap umum.

Tantyo menjelaskan, anaknya gagal mendapat sekolah pilihannya, SMA 34 di PPDB tahap pertama. Saat itu, Adinda memilih SMA 34 Pondok Labu, SMA 70 Bulungan, dan SMA 47 Tanah Kusir. Adinda diterima di SMA 70, dan gagal diterima di SMA 34.

Karena alasan jarak antara rumah dan sekolah yang jauh, Adinda pun memutuskan tidak menerima hasil PPDB tahap pertama. Ia berharap dapat diterima di SMA 34 pada PPDB tahap kedua.

"Pikiran saya, kalau kita daftar ulang di PPDB tahap pertama, berarti kita menerima untuk sekolah di SMA 70. Makanya saya tidak lapor diri dan berharap bisa ikut di PPDB tahap kedua. Karena beda nilai anak saya dengan siswa terendah di SMA 34 itu hanya 0, sekian," kata Tantyo.

Adinda memilih SMA 34 karena satu zonasi dengan tempat tinggalnya, yakni di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Namun sayang, saat akan mendaftar PPDB online tahap kedua, Tantyo tidak bisa mendaftar. Hal ini disebabkan, karena ia tidak lapor diri atau daftar ulang di PPDB tahap pertama.

Ia bersama ratusan orang tua peserta didik pun kebingungan atas kebijakan Dinas Pendidikan ini. Seharusnya, lanjut Tantyo, Pemprov DKI mengutamakan penerimaan peserta didik baru lokal daripada umum. Sebab, ia masih mengingat betul pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang membuat kebijakan sistem zonasi PPDB ini. Sistem zonasi itu diterapkan sebagai upaya meminimalisir kemacetan ibu kota.

"Jadi bingung saya, kok antara kebijakan gubernur dan sistem pendidikannya beda. Katanya memprioritaskan yang penerimaan lokal, tapi implementasinya tidak ada. Justru penerimaan umum yang didahulukan," kata Tantyo.

"Walaupun nantinya, anak saya tetap tidak bisa diterima di SMA 34 karena ditolak sistem yang ada, saya bisa mendaftarkan dia ke sekolah swasta. Tapi, sampai saat ini, saya dan bersama ratusan orangtua akan tetap memperjuangkan anak kita ke sekolah negeri," tegas pria berusia 45 tahun itu.

PPDB online sistem zonasi mulai diterapkan pada 2013 lalu. PPDB tingkat SMA berdasarkan rayon, terdiri dari dua hingga lima kecamatan. PPDB SMA terbagi atas dua tahap yaitu jalur umum dan jalur lokal. PPDB online SMA Negeri juga terdiri atas jalur umum yang dialokasikan untuk lima persen jalur prestasi, lima presen luar provinsi DKI, 45 persen tinggal di provinsi DKI, dan 45 persen zona lokal atau rayon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Megapolitan
Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Megapolitan
Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Megapolitan
Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Megapolitan
Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Megapolitan
Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Megapolitan
Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Megapolitan
PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

Megapolitan
Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Megapolitan
Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Megapolitan
Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Megapolitan
Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Megapolitan
Cerita 'Single Mom' Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Cerita "Single Mom" Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Megapolitan
Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Megapolitan
Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi 'Online'

Polresta Bogor Tangkap Selebgram yang Promosikan Judi "Online"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com