Tata Kampung Perlu Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan program penataan rumah di permukiman padat di Jakarta yang biasa disebut kampung deret seyogianya tidak jalan sendiri. Program ini harus didukung pemetaan jaringan infrastruktur listrik dan air. Juga harus ada kepastian terkait status lahan tempat kampung deret berdiri. Jangan sampai berdiri di tanah sengketa.

Pernyataan itu dilontarkan pengamat perkotaan Yayat Supriatna, Kamis (10/7). Ia mengatakan, sejak awal saat perencanaan, dukungan para pihak harus dipastikan agar program itu tidak terbengkalai di tengah jalan.

Namun, menurut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sudah tidak ada masalah dalam pembangunan kampung deret. Tanah negara yang digunakan untuk kampung deret bisa diberi sertifikat asalkan tidak ada yang mengklaim atau tidak dalam sengketa.

”Tanah negara yang bukan jalur hijau bisa langsung diberi sertifikat. Undang-undang menyatakan, kalau tanah itu sudah ditempati lebih dari 15 tahun, dia berhak mendapatkannya,” kata Basuki.

Pada dasarnya, lanjut Basuki, para penerima bantuan sosial yang berada di atas tanah negara adalah warga yang sudah tinggal di lokasi tersebut selama 20 tahun.

Basuki juga menjelaskan, penataan di lokasi permukiman kumuh akan terus dilakukan. Program ini tidak mengubah status kepemilikan, tetapi hanya untuk mengubah tampilan muka dan membuka atap rumah warga yang saling bertemu sehingga tercipta permukiman yang sehat.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung, pembangunan kampung deret periode pertama di 26 titik sudah hampir selesai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tinggal menyelesaikan tahap akhir.

Pemprov DKI juga telah melengkapi sarana penerangan dan air bersih di kampung deret. Pekan lalu, kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan, juga telah dialiri listrik.

Belum optimal

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program perbaikan dan penataan kampung melalui program kampung deret, terutama karena ada yang berdiri di atas tanah negara. Ketua Fraksi Partai Demokrat Johny Wenas Polii mengatakan, program kampung deret itu tidak optimal.

”Ada 90 penerima bantuan kampung deret yang didirikan di atas lahan dengan peruntukan drainase tata air dan jalan. Ada 1.152 rumah di atas tanah negara dan enam rumah berdiri di garis sempadan sungai,” katanya.

Fraksi PKS juga menyatakan kampung deret kurang hati-hati dalam pelaksanaannya. Alasan yang dikemukakan senada dengan Fraksi Partai Demokrat.

”Program ini terancam mengalami hambatan dan terkesan dipaksakan. Ini ditandai dengan pembangunan jalan pendukung yang tidak sesuai dengan standar lebar jalan, juga tidak didukung penerangan yang tidak tercakup dalam anggaran,” kata Igo Ilham, anggota Fraksi PKS.

Dia menambahkan, pembangunan kampung deret kurang memperhatikan aspek teknis sehingga hasilnya pun tidak maksimal.

Saling melengkapi

Yayat mengatakan, rumah deret awalnya memang cenderung pada aspek rehabilitasi rumah belum menyentuh pada aspek yang paling penting, yaitu status kepemilikan lahan atau pengadaan tanahnya.

Untuk itu, program kampung deret tidak bisa dilakukan di setiap permukiman. Mengacu pada pernyataan Basuki, ada banyak syarat agar satu kompleks permukiman bisa menjadi obyek pembangunan kampung deret.

Program kampung deret juga menjadi bagian dari upaya DKI menyediakan rumah layak bagi warga berpenghasilan rendah.

”Sebenarnya, jalan tengahnya sudah dicoba melalui peran PT Jakarta Propertindo sebagai BUMD. PT Jakpro diberi mandat oleh gubernur untuk mengadakan tanah murah untuk pembangunan rumah susun,” kata Yayat.

Tanah yang sudah dibeli oleh Jakpro ditawarkan kepada pengembang yang bersedia berinvestasi membangun rusun. Jika Jakpro sukses dengan konsep bank lahannya ini diyakini akan membantu percepatan pengadaan rumah murah bagi warga yang tidak mampu.

Terkait kebutuhan listrik, lanjut Yayat, harus diakui saat ini PLN sedang menghadapi krisis energi. Tidak hanya kampung deret yang seret aliran listriknya, tetapi banyak obyek lain, seperti program rusun, mengalami hal serupa.

Dinas Perumahan DKI sampai saat ini hanya berwenang terkait dengan rehabilitasi rumah. Pengadaan listrik sebenarnya tanggung jawab individu.

”Untuk itulah ke depan jangan sampai program kampung deret jalan sendiri. Sejak awal harus ada komitmen dengan pihak yang berwenang dalam pengadaan infrastruktur penting, seperti listrik dan air,” kata Yayat.

Dulu, tambah Yayat, Kementerian Perumahan Rakyat punya konsep Kasiba (kawasan siap bangun) dan Lisiba (lingkungan siap bangun). Akan tetapi, program ini gagal ketika ketersediaan infrastruktur kota tidak mendukung. (FRO/NEL)