Kekacauan di Kolong Tol Lingkar Luar Jakarta West 2

Ellen menyatakan belum terlambat untuk mulai menata kembali operasional tol dan jaringan jalan di sekitar tol. Justru, penataan dan pengendalian tersebut wajib dilakukan otoritas yang berwenang, baik pengelola tol maupun pemerintah daerah sekitar.

Kementerian Pekerjaan Umum selaku pihak yang membangun JORR W2 mungkin sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun jalan pinggir tol dan melengkapi akses baru ke kawasan sekitar.

Namun, sampai saat ini, dampak luas keberadaan tol terhadap masyarakat sekitar belum tertangani. Pemerintah daerah, baik DKI maupun Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, pun belum bergerak memperbaiki kualitas jalan reguler dan trotoar sekitar tol serta menata kawasannya, termasuk mengatur perkembangan permukiman.

Selama ini, kata Ellen, pembangunan jalan tol memang selalu tidak selaras dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.

”Tengok saja di sekitar Tol TB Simatupang. Di kanan-kirinya sekarang terus tumbuh gedung tinggi yang mengandalkan akses tol. Padahal, jalan regulernya sempit begitu, cuma dua lajur. Jadinya kemacetan parah rutin setiap hari,” kata Ellen.
Antisipasi enam tol

Kini, Jakarta tengah bersiap membangun lagi enam ruas Tol Dalam Kota. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol baru yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan. Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas.

Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dalu dilaksanakan ketimbang pembangunan jalan tol baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.

Ellen dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit pun mengingatkan, berkaca pada kasus-kasus serupa di JORR W2, TB Simatupang, dan Tol Sedyatmo, keruwetan serupa berpotensi terulang di banyak lokasi lain saat enam tol dalam kota baru dibangun dan beroperasi pada 2018. Apakah Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berwenang mengelola tol menyadari dan sudah mengantisipasi sejak awal? Mungkin perlu desakan publik untuk menggugah kesadaran untuk itu. (NELI TRIANA)