Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Gadai SK, M Taufik Anggap Itu Wajar

Kompas.com - 19/09/2014, 13:10 WIB
Anggota DPRD berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pelantikan berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2014). Sebanyak 106 orang anggota DPRD DKI dilantik untuk periode 2014-2019. WARTA KOTA / ANGGA BHAGYA NUGRAHAAnggota DPRD berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pelantikan berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2014). Sebanyak 106 orang anggota DPRD DKI dilantik untuk periode 2014-2019.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, adanya anggota DPRD yang menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatannya ke bank untuk pengajuan kredit ke bank merupakan hal yang wajar. [Baca: "Gadai" SK Pengangatan Juga Terjadi di DPRD DKI]

Menurut dia, tak ada larangan seseorang dengan latar belakang profesi apa pun untuk mengajukan kredit ke bank. "Semua orang, siapa pun dia kan boleh melakukan pinjaman ke bank, anggota DPRD, pedagang, wartawan, dokter. Masa orang mau kredit dilarang?" ujar Taufik kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2014).

Taufik mengatakan, penyerahan SK pengangkatan merupakan prosedur baku yang selama ini diterapkan di bank sebagai bukti bahwa orang yang mengajukan kredit mampu untuk membayar angsuran.

"Saat mau meminjamkan ditanya oleh bank, jaminan ente apa, awalnya ditunjukkan rumah yang dijadikan jaminan. Ditanya lagi oleh pihak bank, bagaimana caranya untuk membayar, yang menggaji siapa? Lalu disodorkanlah itu surat (SK). Jadi kira-kira prosesnya begitu," ujar Taufik.

Bank DKI mencatat ada 29 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang menyerahkan SK pengangkatannya untuk mengajukan kredit. "SK memang salah satu syarat mengajukan pinjaman," kata Sekretaris Bank DKI Zulfarshah, Kamis (18/9/2014).

Untuk anggota DPRD DKI, ujar Zulfarshah, pembayaran gajinya memang melalui Bank DKI. "Jadi, setiap bulan tinggal kami potong (untuk pembayaran angsuran pinjaman)."

Plafon pinjaman dengan agunan SK ini, kata Zulfarshah, bervariasi antara Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Bila menghendaki pinjaman dengan nominal yang lebih besar, imbuh dia, harus ada tambahan agunan seperti akta kepemilikan rumah atau tanah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X