Ahok: Saya Enggak Berani kalau Semua PNS Enggak Benar

Hal ini seiring dengan diberlakukannya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada 2015. Basuki tidak peduli, meski sistem IT-nya belum jalan, lurah dan camat sudah harus menjadi "calo".

"Meski sistem IT-nya belum jalan, lurah dan camat dan PTSP seperti kantor calo. Orang mau lapor aja diurusin. Mau istri ditabok suami pun harus diurusin. Kalau perlu sampai memberikan bantuan hukum," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di hadapan kepala SKPD/UKPD, di Balaikota Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Kelak, kata Basuki, lurah dan camat akan menjadi kunci. Petugas PTSP juga tidak lagi memakai baju putih hitam, tetapi memakai seragam PNS berwarna coklat atau hijau. Dia optimistis PNS DKI bisa melayani warga Jakarta.

"Dulu, saya pernah ditanya, 'Kamu berani berhadapan dengan semua PNS?' Saya enggak berani kalau semua PNS enggak bener. Saya berani masuk karena saya hitung, 60-80 persen baik. Saya berani. Sama-sama pengen bangun Jakarta, ngapain takut? Kalau PNS-nya semua enggak bener, baru saya  takut. Mengerikan. Kalau cuma 20 persen yang enggak bener, ngapain takut?" tutur dia.

Untuk itu, lanjut Basuki, lurah dan camat akan memiliki pegawai. Pegawainya adalah dengan memanfaatkan pegawai di sudin-sudin. Dengan begitu, jika ada masalah di wilayahnya, pegawai suku dinas bisa langsung membereskan masalah tersebut, misalnya jalan berlubang.

Selama ini, kata Basuki, banyak jalan berlubang yang tidak segera ditambal sehingga banyak memakan korban. Padahal, itu bisa segera dibereskan jika lurah berkuasa.

"Harusnya, yang mengontrol ini semua lurah. Cuma lurah kan alasannya perintah sudin enggak mau dengarkan. Kalau sekarang enggak mau perintah sudin, lapor wali kota, copot. Langsung jadi staf aja," ujarnya.