DKI Melunak soal Uang Kerahiman, Ini Kata Ahok

Basuki menjelaskan bahwa dia bakal memberi kebijakan uang kerahiman untuk warga telah menetap lama di lahan negara. [Baca: Dulu Tak Setuju, Kini Ahok Buat Pergub Uang Kerahiman]

"(warga) Yang lama-lama, kami masih kasih (kerahiman) kalau ada surat (sertifikat tanah). Tetapi, kalau (warga) yang baru-baru itu enggak kami kasih," kata Basuki, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Basuki menjelaskan alasannya mengapa tidak memberi uang ganti rugi kerahiman kepada warga baru. Menurut dia, warga-warga yang baru mendirikan bangunan ilegal di atas lahan negara, berniat untuk menjual lahan tersebut ke pihak lain.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta bakal lebih selektif dalam memberikan uang ganti rugi kerahiman. "Enggak lucu kan kalau warga baru diberi kerahiman dan dia jual lagi ke pihak lain. Jadi, kami lihat-lihatlah, mirip kayak Chicago Mafia he-he-he," kata Ahok, sapaan Basuki.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan pergub uang ganti rugi kerahiman itu segera terbit dan ditandatangani oleh Basuki. Nilai kerahimannya 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kawasan.

Ganti rugi itu akan diberikan kepada warga yang tempat tinggalnya terkena imbas proyek pemerintah. Secara teknis, ganti rugi kerahiman itu bakal diberi kepada warga yang tinggal di atas lahan negara, namun tetap membayar pajak.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ia berharap, langkah ini dapat semakin memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan lahan. Sehingga normalisasi sungai dapat cepat dilaksanakan.

Kebijakan Basuki ini bertentangan dengan sikapnya beberapa waktu lalu. Dahulu, Basuki menentang pemberian uang ganti rugi kerahiman bagi warga yang mendirikan bangunan liar di atas lahan negara.

Bahkan, ia telah mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang uang kerahiman. Adapun SK Gubernur yang dimaksud adalah SK Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang pedoman penggantian uang kerahiman oleh penggarap bangunan di atas lahan negara.

Melalui pencabutan SK Gubernur itu, Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang kerahiman (kompensasi), terutama kepada warga korban penggusuran maupun lainnya.