Kompas.com - 30/10/2014, 14:40 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi cluster B, Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Jumat (4/9/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi cluster B, Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Jumat (4/9/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku Pemerintah Provinsi DKI segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) untuk pemberian ganti rugi kerahiman.

Basuki menjelaskan bahwa dia bakal memberi kebijakan uang kerahiman untuk warga telah menetap lama di lahan negara. [Baca: Dulu Tak Setuju, Kini Ahok Buat Pergub Uang Kerahiman]

"(warga) Yang lama-lama, kami masih kasih (kerahiman) kalau ada surat (sertifikat tanah). Tetapi, kalau (warga) yang baru-baru itu enggak kami kasih," kata Basuki, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Basuki menjelaskan alasannya mengapa tidak memberi uang ganti rugi kerahiman kepada warga baru. Menurut dia, warga-warga yang baru mendirikan bangunan ilegal di atas lahan negara, berniat untuk menjual lahan tersebut ke pihak lain.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta bakal lebih selektif dalam memberikan uang ganti rugi kerahiman. "Enggak lucu kan kalau warga baru diberi kerahiman dan dia jual lagi ke pihak lain. Jadi, kami lihat-lihatlah, mirip kayak Chicago Mafia he-he-he," kata Ahok, sapaan Basuki.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan pergub uang ganti rugi kerahiman itu segera terbit dan ditandatangani oleh Basuki. Nilai kerahimannya 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kawasan.

Ganti rugi itu akan diberikan kepada warga yang tempat tinggalnya terkena imbas proyek pemerintah. Secara teknis, ganti rugi kerahiman itu bakal diberi kepada warga yang tinggal di atas lahan negara, namun tetap membayar pajak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ia berharap, langkah ini dapat semakin memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan lahan. Sehingga normalisasi sungai dapat cepat dilaksanakan.

Kebijakan Basuki ini bertentangan dengan sikapnya beberapa waktu lalu. Dahulu, Basuki menentang pemberian uang ganti rugi kerahiman bagi warga yang mendirikan bangunan liar di atas lahan negara.

Bahkan, ia telah mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang uang kerahiman. Adapun SK Gubernur yang dimaksud adalah SK Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang pedoman penggantian uang kerahiman oleh penggarap bangunan di atas lahan negara.

Melalui pencabutan SK Gubernur itu, Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang kerahiman (kompensasi), terutama kepada warga korban penggusuran maupun lainnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Megapolitan
Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Megapolitan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Megapolitan
Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Megapolitan
Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Megapolitan
Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Megapolitan
STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

Megapolitan
Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Megapolitan
787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

Megapolitan
Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X