Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: "Ngapain" Terima PNS Banyak-banyak?

Kompas.com - 03/11/2014, 20:54 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam melakukan kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama lima tahun.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI bakal menerima CPNS secara individual, bukan dengan penerimaan hingga ribuan orang.

"Kami siap (moratorium PNS), ngapain terima PNS begitu banyak? Bajak saja dari kementerian atau perusahaan swasta lain, tinggal diumumkan saja siapa yang mau jadi PNS DKI, banyak yang mau pindah ke sini (Pemprov DKI)," kata Basuki, di Balaikota, Senin (3/11/2014).

Tahun ini, Pemprov DKI menerima sebanyak 1.113 formasi CPNS DKI. DKI telah melalui tes administrasi serta tes kompetensi dasar. Hingga saat ini, pengumuman hasil seleksi belum diumumkan oleh Badan Kepegawaian Daerah DKI. [Baca: "Pak Basuki Ini Prototipe Kepemimpinan seperti Pak Jokowi"]

Tahun ini, DKI membuka banyak formasi untuk rumpun teknis, pendidikan, ekonomi, administrasi, serta kesehatan.

Sementara pertemuannya dengan Yuddy, lanjut dia, membicarakan perbaikan reformasi birokrasi di Ibu Kota. Jakarta, kata Basuki, akan menjadi model reformasi birokrasi bagi daerah lainnya di Indonesia.

Basuki harus dapat mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kelurahan, kecamatan, dan wali kota seperti pelayanan di bank. Warga dapat mengurus seluruh administrasi dan perizinan di PTSP. "Jadi yang pusing itu petugas PTSP-nya, jangan warga yang kebingungan. Jangan jadi pelayan rakyat yang pasif hanya menunggu respons Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Basuki.

Sekadar informasi, pemerintah berencana melakukan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun 2015 mendatang. Yuddy mengatakan, kebijakan ini untuk membuat birokrasi dan ramping serta mengoptimalkan kinerja PNS yang ada. [Baca: Ahok: Saya Enggak Berani kalau Semua PNS Enggak Benar]

Pemerintah perlu melakukan kajian terkait rasio jumlah PNS yang tepat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Terkait rencana moratorium ini, Yuddy mengaku telah dipanggil oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan moratorium CPNS pada tahun 2011. Moratorium berlaku hingga Desember 2012. Saat itu, alasan moratorium karena pemerintah ingin melakukan penataan birokrasi yang gemuk. PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu DKI Bakal Surati Pengelola Apartemen yang Menolak Coklit Data Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu DKI Bakal Surati Pengelola Apartemen yang Menolak Coklit Data Pemilih Pilkada 2024

Megapolitan
Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Megapolitan
Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Megapolitan
Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Megapolitan
Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Megapolitan
Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Megapolitan
Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Megapolitan
Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Megapolitan
PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

Megapolitan
Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Megapolitan
Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Selebgram di Bogor Digaji Rp 5,5 Juta Per Bulan untuk Promosikan Situs Judi Online

Megapolitan
Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Kecewanya Helmi, Anaknya Gagal Lolos PPDB SMP Negeri karena Umur Melebihi Batas

Megapolitan
Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Menteri Sosial Serahkan Bansos untuk Warga Kepulauan Tanimbar Maluku

Megapolitan
Cerita 'Single Mom' Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Cerita "Single Mom" Sulit Daftarkan Anak PPDB Online

Megapolitan
Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Sohibul Batal Dicalonkan Gubernur tapi Jadi Cawagub, PKS Dinilai Pertimbangkan Elektabilitas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com