Pejabat Kepulauan Seribu Lebih Sering di Jakarta

Musleh (30), warga Pulau Pramuka, Senin (10/11/2014), mengatakan, banyak pejabat yang lebih sering berada di Jakarta. Padahal, di ibu kota kabupaten ataupun kecamatan dan kelurahan ada kantor untuk mereka.

Ia menambahkan, selama ini kantor-kantor pemerintahan tersebut sering hanya diisi staf yang tak mengerti detail mekanisme pengurusan administrasi, seperti mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, atau perizinan usaha. Akibatnya, warga harus datang langsung ke kantor perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di kawasan Bahtera Jaya dan Mitra Praja, Ancol, Jakarta Utara.

Warga yang mengurus administrasi di Jakarta paling tidak harus mengeluarkan biaya Rp 200.000 sekali jalan. Tak jarang warga tak tahu lokasi kantor penghubung sehingga waktu perjalanan jadi lebih lama. Hal itu membuat urusan mereka kadang tak bisa tuntas dalam satu hari.

Musleh juga mengeluhkan minimnya jumlah dokter di rumah sakit setempat. Ia mengatakan pernah menemukan hanya ada dua-empat dokter umum di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka.

Tak bisa dibiarkan

Kamilus, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pengaduan Masyarakat Plt Gubernur DKI Jakarta, membenarkan keluhan warga itu. Ia menyayangkan para pejabat yang hanya datang ke pulau-pulau saat ada acara besar. Padahal, menurut dia, pejabat di Kepulauan Seribu sudah diberi tunjangan tambahan Rp 2 juta per orang untuk keselamatan selama menjalankan tugas.

”Hal seperti ini tak bisa dibiarkan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” kata Kamilus, Minggu (9/11/2014).

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, warga agar melaporkan pejabat yang jarang berada di tempat. ”Seharusnya para pejabat berada di sana. Dokter dan guru wajib berada di sana. Lurah dan camat juga,” kata Saefullah, yang mengatakan tak ada laporan warga yang masuk kepadanya hingga saat ini.

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin mengungkapkan, dia membagi 256 pegawai kabupaten, kecamatan, dan kelurahan secara proporsional untuk berjaga di pulau dan di kantor penghubung. Menurut dia, tugas pegawai di kantor penghubung tak kalah penting karena bertugas mewakili kabupaten dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Ia mengaku minimal tiga hari dalam sepekan berada di pulau. ”Karena wilayah geografis yang terpisah, pegawai terkadang tak bisa sekaligus menjangkau semua pulau,” kata Asep saat dihubungi, Senin. (DEA/FRO)