Kemendagri: Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Tak Bisa Dihalangi

Kompas.com - 17/11/2014, 12:10 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat beragendakan pengumuman status Ahok berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat beragendakan pengumuman status Ahok berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Dalam Negeri menyerahkan berkas pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan pria yang akrab disapa Ahok itu menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

"Tinggal menunggu Keppres kemudian baru dilakukan pelantikan oleh Presiden," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Ryatmaji saat dihubungi, Senin (17/11/2014).

Dodi memastikan, perampungan berkas pengangkatan Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta tersebut tidak terhalang oleh polemik, baik yang ada di publik atau di DPRD DKI Jakarta. Jika sudah sesuai dengan aturan perundangan, pengangkatan Ahok sebagai gubernur tidak dapat dihalangi.

"Di daerah lain memang belum pernah terjadi yang seperti ini. Berseberangan dengan kekuatan di DPRD, lalu ditentang karena dari minoritas. Tapi kita lihat itu sudah sesuai UU, jadi ya lanjut terus," ujar dia.

Rapat paripurna istimewa pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta berlangsung pada Jumat (14/11/2014). Namun, lima fraksi, yakni Gerindra, PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar, tidak hadir dalam paripurna.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS, Triwisaksana menyebutkan, ada dua pelanggaran dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna tersebut. Dua hal itu adalah tata tertib yang telah disetujui dan disepakati bersama serta kesepakatan dan komitmen dari rapat gabungan yang berlangsung pada pekan lalu.

Penandatanganan surat Kementerian Dalam Negeri oleh Prasetyo terkait pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI juga dinilai sepihak. Dengan runutan tersebut, Triwisaksana menyatakan rapat paripurna istimewa itu cacat prosedural.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menganggap polemik DPRD soal dasar hukum pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sebagai hambatan. Ahok, sebut Tjahjo, telah resmi menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Saya kira paripurna sore tadi hasilnya sudah 'clear' ya," ujar Tjahjo dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (14/11/2014).

Dasar hukum yang pertama, yakni adanya Keppres terkait pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian juga Keppres soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Pungli, Pelindo II Akan Lakukan Pengawasan secara Berkelanjutan

Cegah Pungli, Pelindo II Akan Lakukan Pengawasan secara Berkelanjutan

Megapolitan
Persatuan Sopir Truk Berharap Penanganan Pungli Tidak Sesaat

Persatuan Sopir Truk Berharap Penanganan Pungli Tidak Sesaat

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, Dinkes Sebut 'Deja Vu' Tahun Lalu

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, Dinkes Sebut "Deja Vu" Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan untuk Pembangunan GKI Yasmin

Megapolitan
Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Anies: Kita Hadapi Gelombang Baru

Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Anies: Kita Hadapi Gelombang Baru

Megapolitan
Polisi Sebut Temukan Beragam Jenis Narkoba Saat Penangkapan Anji

Polisi Sebut Temukan Beragam Jenis Narkoba Saat Penangkapan Anji

Megapolitan
Cegah Pungli di Tanjung Priok, Penyelenggara Jasa Pelabuhan Diminta Perketat Pengawasan

Cegah Pungli di Tanjung Priok, Penyelenggara Jasa Pelabuhan Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Uji Coba Lintasan Road Bike di JLNT Tetap Berlanjut meski Rambu Pengecualian Dicopot

Uji Coba Lintasan Road Bike di JLNT Tetap Berlanjut meski Rambu Pengecualian Dicopot

Megapolitan
UPDATE 13 Juni: Bertambah 76, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang jadi 10.001

UPDATE 13 Juni: Bertambah 76, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang jadi 10.001

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, 2.769 Orang Positif Hari Ini

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Lagi, 2.769 Orang Positif Hari Ini

Megapolitan
Anji Ditangkap Polisi Saat Sendirian di Rumah Kawasan Cibubur

Anji Ditangkap Polisi Saat Sendirian di Rumah Kawasan Cibubur

Megapolitan
Musisi Berinisial EAP alias AN Ditangkap, Polisi Temukan Barang Bukti Ganja

Musisi Berinisial EAP alias AN Ditangkap, Polisi Temukan Barang Bukti Ganja

Megapolitan
Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Anies Targetkan Jakarta Capai Imunitas Kolektif Saat Hari Kemerdekaan

Megapolitan
Tenteng Celurit Sambil 'Live' Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Tenteng Celurit Sambil "Live" Instagram, Dua Anggota Geng Motor Ditangkap

Megapolitan
Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub

Pemprov DKI Diusulkan Atur Lintasan Road Bike di JLNT Casablanca dalam Pergub

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X