Kemendagri: Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Tak Bisa Dihalangi

Kompas.com - 17/11/2014, 12:10 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat beragendakan pengumuman status Ahok berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat beragendakan pengumuman status Ahok berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kementerian Dalam Negeri menyerahkan berkas pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan pria yang akrab disapa Ahok itu menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

"Tinggal menunggu Keppres kemudian baru dilakukan pelantikan oleh Presiden," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Ryatmaji saat dihubungi, Senin (17/11/2014).

Dodi memastikan, perampungan berkas pengangkatan Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta tersebut tidak terhalang oleh polemik, baik yang ada di publik atau di DPRD DKI Jakarta. Jika sudah sesuai dengan aturan perundangan, pengangkatan Ahok sebagai gubernur tidak dapat dihalangi.

"Di daerah lain memang belum pernah terjadi yang seperti ini. Berseberangan dengan kekuatan di DPRD, lalu ditentang karena dari minoritas. Tapi kita lihat itu sudah sesuai UU, jadi ya lanjut terus," ujar dia.

Rapat paripurna istimewa pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta berlangsung pada Jumat (14/11/2014). Namun, lima fraksi, yakni Gerindra, PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar, tidak hadir dalam paripurna.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS, Triwisaksana menyebutkan, ada dua pelanggaran dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna tersebut. Dua hal itu adalah tata tertib yang telah disetujui dan disepakati bersama serta kesepakatan dan komitmen dari rapat gabungan yang berlangsung pada pekan lalu.

Penandatanganan surat Kementerian Dalam Negeri oleh Prasetyo terkait pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI juga dinilai sepihak. Dengan runutan tersebut, Triwisaksana menyatakan rapat paripurna istimewa itu cacat prosedural.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menganggap polemik DPRD soal dasar hukum pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sebagai hambatan. Ahok, sebut Tjahjo, telah resmi menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Saya kira paripurna sore tadi hasilnya sudah 'clear' ya," ujar Tjahjo dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (14/11/2014).

Dasar hukum yang pertama, yakni adanya Keppres terkait pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian juga Keppres soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X