Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah

"(Serapan anggaran) paling tinggi sampai akhir tahun mungkin 35-40 persen, saya optimistis bisa. Serapan anggaran ini paling rendah karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen, pas krisis tahun 2000 juga sekitar itu serapannya," kata Heru, di Balaikota, Senin (17/11/2014).

Hingga Senin (10/11/2014) lalu, serapan anggaran DKI 2014 baru sekitar 31 persen dari total anggaran sebesar Rp 72 triliun. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan adanya peralihan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI serta sistem e-budgeting.

Anggaran yang terpakai itu hanya digunakan untuk belanja rutin, seperti pembayaran anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI). "Tahun ini banyak transisi, jadi mohon dimaafkan," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu. [Baca: Serapan Anggaran DKI Belum 30 Persen, Jauh di Bawah Target Jokowi]

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam APBD DKI 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen.

Anggaran yang terserap oleh Dishub DKI itu disebabkan adanya kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memutuskan untuk mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014.

Sedianya uang itu digunakan untuk pembelian 3.000 unit bus sedang dan 1.000 unit bus transjakarta.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sebesar 13 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun. Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung.

"Dinas PU ada pembelian lahan yang terkendala. Pengerukan waduk tetap jalan terus. JEDI juga sudah dikerjakan programnya, tetapi belum dibayar. Mungkin silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)-nya Rp 15 triliun," kata Heru.

Sementara itu, dua SKPD tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran hingga 56 persen dari total anggaran Rp 13 triliun. Serapan anggaran dua SKPD itu tinggi karena programnya termasuk biaya langsung, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).