Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Satu Pagi di Jakarta, Menanti Realisasi Janji Pengalihan Subsidi Jokowi

Kompas.com - 20/11/2014, 10:17 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pagi itu, Selasa (18/11/2014), matahari terasa lebih cepat terik. Sekalipun jam baru menunjukkan pukul 06.30 WIB, matahari memperlihatkan diri serasa pukul 08.00 WIB sudah.

Di dalam angkutan kota APB03 jurusan Tanjung Priok-Permai, Jakarta Utara, tak lebih dari jumlah jari tangan duduklah para penumpang di bangku belakang kendaraan. Melaju sembari mencari penumpang, angkutan itu berhenti di Jalan Sungai Bambu, berganti sopir.

"(Harga) BBM naik lagi, enggak jelas nih," gerutu si sopir pengganti—sopir tembak—sembari meletakkan segelas plastik kopi susu di dasbor mobil. Sebatang rokok terselip di antara jemari tangan kirinya.

Gerutuan sopir tembak pada pagi itu tentu saja mengomentari pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (17/11/2014) malam.

Di kepala si sopir ini barangkali sedang berkelebat hitungan angka setoran yang mesti lebih dia perjuangkan. Untuk liter bensin yang sama seperti hari-hari sebelumnya, sudah terbayang perkalian tambahan biaya yang harus dikeluarkannya, sementara jumlah setoran tetap sama.

Sekitar 20 menit berjalan, sampailah APB03 di pool Plumpang. Penumpang menghambur turun, sebagian di antaranya berganti moda kendaraan umum. Ada yang memilih metromini, ada pula yang beralih ke bus transjakarta. Satu hal yang pasti, pagi itu tarif angkutan kota masih sama Rp 3.000, seperti saat harga BBM bersubsidi belum bertambah Rp 2.000 per liter.

Para pengguna rute lain yang juga masih di Jakarta Utara ini tahu betul usaha yang diperlukan hanya untuk menyeberangi Jalan Yos Sudarso, untuk mencapai lokasi Metromini 07 ngetem. Pembangunan akses Tol Priok memaksa jembatan penyeberangan yang sebelumnya ada di sana dibongkar, halte bus transjakarta pun kena gusur. 

Tiba di tempat Metromini 07 mangkal, penumpang sudah berjejalan, saat Kompas.com turut menumpang. Pagi itu, tarif metromini juga belum naik. "Pemandangan" sepanjang perjalanan juga belum berubah, termasuk para peminta-minta seumuran anak sekolah yang meminta sedekah setengah membuat orang jengah dengan "ancamannya". Satu pagi yang lain di Ibu Kota.

Saat semua ini berlangsung, jalanan juga disesaki deretan kendaraan pribadi. Bukan pemandangan langka, mobil-mobil pribadi yang berebut mencari celah di tengah kemacetan itu hanya berisi satu orang atau tak lebih dari dua. Tak beda dengan angkutan umum, mobil-mobil pribadi ini juga memakai BBM, meski entah yang bersubsidi atau tidak.

Menanti keberpihakan

Kembali ke dalam metromini, butuh waktu satu setengah jam untuk menempuh perjalanan dari ITC Cempaka Mas hingga Pasar Senen di Jakarta Pusat. Tentu saja, macet. Daripada merutuki satu lagi Jakarta pada pagi hari, Kompas.com memilih membuka percakapan dengan pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, lewat layanan pesan.

Satu dua kata pembuka, percakapan pun tak jauh-jauh dari cerita perjalanan menyusuri jalanan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat ini. Harga BBM sudah jelas naik, sederet "janji" pengalihan dana subsidi yang disebut sebagai penghematan untuk dialihkan ke sektor produktif telah disebut, tinggal realisasi yang ditunggu sebagai bukti, tak terkecuali untuk pembenahan transportasi publik.

“Kenaikan (harga BBM) ini memang diperlukan, tetapi dengan syarat dampak implikasinya benar-benar disiapkan," komentar Yoga. "Ini yang saya tidak lihat. Persiapannya minim,” ujar dia. Pagi yang tetap saja sesak di jalanan Jakarta, tentu saja hanya sekelumit kecil dari janji pembenahan yang menunggu bukti itu.

Bila memang kenaikan harga BBM bersubsidi ini benar-benar merupakan upaya mengalihkan alokasi dana subsidi, Yoga berharap ada keberpihakan pemerintah ke sektor transportasi publik. Sekali lagi, transportasi publik mewakili banyak cerita yang turut bersamanya.

Yoga menderetkan, keberpihakan yang dia harapkan itu mencakup revitalisasi angkutan umum dengan menggantikan secara bertahap angkutan kota atau bus yang tidak layak jalan. Tak luput pula, lanjut dia, integrasi angkutan umum dengan sistem satu harga sehingga menjadikannya murah.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com