Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Motor Hanya Dilarang Melintas di Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat?

Kompas.com - 26/11/2014, 15:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan uji coba pelarangan sepeda motor melintas di kawasan Thamrin-Medan Merdeka Barat pada 17 Desember mendatang.

Timbul pertanyaan, mengapa hanya di kawasan tersebut kebijakan itu diterapkan? Jika Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengedepankan faktor keselamatan pengendara sepeda motor sebagai alasan, banyak pihak bertanya-tanya karena tingkat kecelakaan sepeda motor di jalan protokol itu tidak lebih banyak dengan wilayah lain.

"Ini kan baru tes. Karena di jalur itu banyak jalan belakangnya, 'jalan tikus'," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (26/11/2014). [Baca: Pelarangan Sepeda Motor Diprotes, Apa Tanggapan Ahok?]

Basuki mengaku ingin membuat pengendara kendaraan bermotor beristirahat. Pengendara motor bisa memarkirkan motornya di lahan parkir dan menggunakan bus tingkat yang disediakan DKI.
[Baca: Ahok Tutup Mata Jika Parkir Liar Tak Menyebabkan Macet]

"Setelah kamu kerja seharian dan masuk ke kota, saya ingin kamu tuh istirahat dulu naik bus tingkat. Di sana kan bisa istirahat, kalau di motor enggak bisa (istirahat)," kata Basuki berdalih.

Selain itu, ia beralasan bus tingkat yang disediakan DKI belum mencukupi sehingga baru kawasan Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat yang diterapkan aturan pelarangan sepeda motor.

Rencananya, Pemprov DKI akan membeli sebanyak 100 bus tingkat gratis oleh PT Transjakarta pada tahun 2015 mendatang, sedangkan penerapan pelarangan sepeda motor ini akan diuji coba pada 17 Desember 2014 ini.

Pemprov DKI menyediakan lima bus tingkat wisata gratis yang sudah ada, transjakarta Koridor I, dan angkutan umum lainnya yang melintas di kawasan tersebut sebagai alternatif peralihan sepeda motor. [Baca: "Larang Sepeda Motornya Sekarang, Kok Beli Bus Gratisnya Baru Tahun Depan, Pak Ahok?"]

Akhir pekan ini, DKI bakal menerima sebanyak lima bus dari Tahir Foundation. DKI juga menyediakan sebanyak 11 lahan parkir untuk tempat parkir para pengendara motor, mulai dari Lapangan IRTI Monas hingga parkir Mal Grand Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com