JAKARTA, KOMPAS.com
Djarot Saiful Hidayat siap menjadi wakil gubernur mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sikap lugas Djarot disampaikan setelah partai yang menaungi mantan Wali Kota Blitar ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, resmi merekomendasikannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Djarot, program kerja Gubernur DKI saat ini adalah kelanjutan dari program yang pernah dirumuskan Joko Widodo sebelum menjabat sebagai Presiden RI. ”Saya bersama Pak Basuki siap mengemban amanat partai,” kata Djarot Saiful Hidayat, Rabu (3/12), di Jakarta.

Dia berpendapat, saat ini masih banyak masalah di Ibu Kota yang belum beres. Sementara tahun ini merupakan tahun ketiga masa kerja Basuki di Jakarta. Setelah dua tahun pertama lebih banyak membenahi persoalan internal, tahun ketiga ini, kata Djarot, adalah tahun pembuktian.

”Perlu kerja keras bersama banyak pihak menyelesaikan persoalan pelik Jakarta,” katanya.

Secara personal, Djarot sudah mengenal Basuki sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Blitar (2000-2010). Pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI pada 2012, Djarot kembali berinteraksi dengan Basuki. Saat itu, Djarot menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta sekaligus menjadi Panitia Pemenangan Pemilu Kepala Daerah. Tugasnya kala itu, memenangkan pasangan Joko Widodo-Basuki.

Penyerahan usulan partai

Rabu kemarin, Basuki menerima surat rekomendasi dari DPP PDI-P yang memutuskan Djarot sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Surat itu diserahkan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Benardi Sadikin kepada Basuki kemarin.

Boy mengatakan, dia hanya mengikuti instruksi DPP PDI-P untuk menyerahkan surat rekomendasi itu kepada Basuki. Nama Boy sebelumnya disebut-sebut akan diusulkan DPD PDI-P sebagai pendamping Basuki.

Boy tidak pernah mengungkapkan keinginannya menjadi wakil gubernur sehingga dia juga mengatakan tidak ada masalah dengan keputusan DPP PDI-P. Kini, dia ingin berkonsentrasi mengurus DPD PDI-P.

Setelah menerima surat rekomendasi itu, Basuki segera menyerahkan usulan wakil gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri. Sedianya surat usulan itu disampaikan pada hari Selasa lalu karena semua berkas sudah lengkap. Berhubung jadwal yang padat, surat itu baru disampaikan pada Rabu kemarin.

Basuki senang pilihannya direstui PDI-P. Dari sejumlah nama yang dipertimbangkan, Djarot menjadi pilihan terbaik.

”Saya memang bilang dari awal, Pak Boy baik untuk hubungan dengan DPRD DKI Jakarta, tetapi beliau belum pernah jadi wali kota. Begitu juga Pak Djarot, beliau baik untuk kota, tetapi kurang begitu kena untuk DPRD,” ujarnya.

Semula mencuat pula nama mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Sarwo Handayani yang akan dipilih sebagai wakil gubernur. Menurut Basuki, Sarwo kini bisa membantu memperkuat penataan kota melalui Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Dengan masuknya Djarot ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Basuki merasa mendapatkan dukungan kuat dari orang-orang di sekitarnya. Djarot membantu untuk pengelolaan kota, sementara Boy bisa membantu untuk berkomunikasi dengan DPRD. Boy adalah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014.

”Pak Djarot punya pengalaman lebih banyak daripada saya. Sebagai bupati (di Belitung Timur) saya enggak punya pengalaman tentang kota. Kalau wali kota, tentu lebih punya pengalaman tentang kota. Pengalamannya juga lebih lama,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan, selama ini dia telah menjalin komunikasi yang baik dengan Djarot. Setelah Djarot sampai ke Jakarta, mereka akan bertemu.

Meskipun berganti pendamping, Basuki menyatakan tidak akan mengubah program yang sudah dia susun bersama Jokowi saat mereka dilantik. Fokus dan prioritas Pemprov DKI Jakarta tetap sama, yaitu penanganan banjir, penataan transportasi, pembangunan rumah susun, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Harapan kepada Djarot

Penunjukan Djarot disertai dengan banyak harapan dari sejumlah kalangan, termasuk PDI-P. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto meminta Djarot total mengemban tugas jika nanti resmi menjabat Wakil Gubernur DKI. Penunjukannya sebagai calon wakil gubernur dilakukan sesuai pertimbangan kompetensi, pengalaman, dan kecocokan dengan Basuki.

Menurut Hasto, PDI-P menilai Djarot memiliki pengalaman baik ketika menjadi Wali Kota Blitar. Saat itu, Djarot dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi di Blitar. Persoalan inilah yang sekarang sedang diselesaikan di birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

Pertimbangan partai berikutnya adalah karena Boy Sadikin tidak bersedia dicalonkan sebagai wakil gubernur. Boy memilih ingin berkonsentrasi memperkuat kerja di partai. ”Tugas kami mendukung kerja pemerintah selama lima tahun ke depan,” kata Hasto. Untuk itu, semua lini harus kuat dengan penempatan orang-orang yang tepat.

Menurut Hasto, Djarot tidak akan membutuhkan waktu lama menyesuaikan ritme kerja dengan Basuki. Sebab keduanya sudah lama saling mengenal secara pribadi. Dia berharap, setelah pengajuan nama Djarot oleh PDI-P, keduanya segera dapat bekerja sama. Sejumlah persoalan besar sudah ada di depan mata antaran lain penataan transportasi, penyediaan air bersih, serta penyediaan hunian bagi warga berpenghasilan rendah. (FRO/NDY)