Ini Strategi Ahok jika Pengesahan APBD DKI Molor

"Jadi, anggaran mendahului untuk honor pekerja harian lepas (PHL) sudah kami siapkan," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (9/12/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk menyusun program mana saja yang dijadikan prioritas dan menggunakan anggaran pendahuluan.

Sebelum menggunakan anggaran pendahuluan, Basuki bakal menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2015. Kebijakan ini juga pernah dilakukan Pemprov DKI di bawah pemerintahan Joko Widodo saat pengesahan APBD terlambat.

Saat itu, Jokowi menerbitkan Pergub Nomor 117 Tahun 2013 tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2014.

"Jadi, saya sudah minta seluruh SKPD kayak kapal mau tenggelam gitu lho, menyiapkan semua pelampung untuk jalan sendiri. Kami sudah minta seluruh SKPD untuk menjalankan program seperti biasa di 2015 dengan menggunakan APBD 2014," kata Basuki.

Pengeluaran daerah yang diperbolehkan untuk digunakan sebelum penetapan APBD adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, wakil gubernur, kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam.

Basuki juga mengaku tidak pusing jika tidak menerima gaji selama enam bulan bersama 106 anggota DPRD DKI. Konsekuensi itu sesuai surat edaran Mendagri Nomor 903/6865/SJ tanggal 2 November 2014 tentang percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2015. [Baca: Pengesahan APBD Terancam Molor, Ahok Santai Tak Digaji 6 Bulan]

"Enggak gajian, ya enggak gajian kan, makan saja di sini. Aku juga enggak pakai duit gajian, pusing amat. Pagi, siang, malam di sini, yang penting makan cukuplah," ujar Basuki.