"Belum ada pemadaman kok, cuma diancam (PLN) mau dipadamkan kalau tagihannya enggak dibayar. PLN juga tahu kok kalau Jakarta ini mau banjir, enggak mungkin (aliran listrik rumah pompa) dipadamkan," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (23/12/2014). [Baca: PLN Tetap Putus Listrik jika Pemprov DKI Telat Bayar]
Agar hal serupa tidak terjadi kembali, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta harus segera mengoptimalkan serta menerapkan e-budgeting. Sebab, dengan transaksi elektronik ini dapat diketahui oknum-oknum PNS nakal yang masih bermain dengan anggaran.
Ancaman pemutusan aliran listrik di beberapa kantor pemerintahan dan rumah pompa ini disebabkan karena tagihan listrik selama beberapa bulan belum dibayar. [Baca: Pengesahan APBD Molor, Pemprov DKI Tunggak Pembayaran Listrik 2 Bulan]
Basuki menengarai itu karena DKI belum menerapkan e-budgeting secara optimal sehingga masih banyak muncul anggaran siluman serta banyak anggaran yang hilang.
"Sama kayak pembelian truk sampah pada tahun anggaran 2013 hilang, kan. Tiba-tiba enggak ada anggaran truk sampah dan saling tuduh-menuduh antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tahun 2014 ada program pengadaan truk sampah bisa beli di e-katalog, begitu mau dibayar pakai APBD perubahan, hilang saja duitnya. Ini memang ada sabotase, tapi enggak apa-apa, tahan-tahan saja siapa yang lebih kuat," kata Basuki lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.