“Nggak setuju. Sebagai seniman, saya merasa itu akan mengerdilkan proses berkarya teman-teman. Biarlah TIM tetap menjadi TIM dan pemerintah tetap mengurus DKI Jakarta. TIM milik DKI tapi TIM juga milik Indonesia,” kata Iwan, seorang seniman yang ikut dalam aksi penolakan UPT di TIM (9/1/2015).
Iwan menambahkan dengan adanya UPT otomatis kekuasaan dari dinas akan masuk ke TIM. Dengan demikian, seniman tidak mendapat kebebasan untuk berkarya karena biasanya retribusi meningkat.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh seniman lain, Amin. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mengerdilkan peran TIM. Selain itu, ia menilai pemerintah tidak terlalu memahami masalah kebudayaan.
“Kalau buat aku ya nggak setuju. Kebijaksanaan itu sendiri, bagi saya, sengaja mencoba untuk mengerdilkan peran daripada pusat kesenian Jakarta (TIM) dan juga pemerintah sendiri nggak begitu paham masalah kebudayaan,” tegasnya.
Sementara itu, koordinator aksi tolak UPT, Aidil, mengatakan bila UPT dibentuk dan didiamkan, hal itu akan berpengaruh bagi potensi kreatif para seniman. “Tau apa mereka? Saya yang udah puluhan tahun di kesenian aja masih bermasalah,” tambah Aidil.
Perlu diketahui, para seniman di TIM melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola PKJ TIM. [Baca: Ahok Cabut Izin Pengelolaan Taman Ismail Marzuki dari Seniman
Penolakan tersebut dilakukan dengan pertunjukan musik, pembacaan puisi, dan pertunjukkan seni lainnya yang digelar di TIM, Jumat, (9/1/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.