Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman, Senin (23/2), mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi sekolah agar tidak terganggu keterlambatan pengesahan APBD. ”Pembangunan dan rehabilitasi sekolah belum masuk dalam kategori pembangunan tahun jamak karena bukan proyek besar. Ini nanti akan jadi bahan evaluasi kami agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan saat tutup buku. Kami juga akan evaluasi soal perencanaan awalnya,” katanya.
Sebetulnya, lanjut Arie, apabila APBD bisa disahkan tepat waktu, pengerjaan pembangunan sekolah bisa terus berlanjut tanpa terlalu lama berhenti. Saat ini, setiap awal tahun anggaran proyek harus dihentikan untuk lelang lagi.
Saat ini tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain menunggu selesainya proses pengesahan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri. ”Untuk program pembangunan, kami tidak bisa menggunakan anggaran mendahului. Anggaran itu hanya digunakan untuk pos dana rutin dan pemeliharaan,” ujar Arie.
Yang paling penting, lanjut dia, kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang direhabilitasi tidak terganggu. Arie menambahkan, sudah ada prosedur standar selama waktu rehabilitasi gedung sekolah, para siswa dipindahkan atau ditampung di sekolah lain agar tetap bisa belajar.
Tahun ini, 212 gedung sekolah di DKI Jakarta membutuhkan anggaran untuk perbaikan. Dari jumlah itu, 96 gedung sekolah menjadi prioritas perbaikan.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sardjoko menjelaskan, berdasarkan tahun anggaran 2015, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Suku Dinas Perumahan akan memperbaiki total 41 gedung sekolah. Gedung yang diperbaiki berada di 28 lokasi SD negeri, 11 lokasi SMP negeri, 1 lokasi SMA negeri, 1 lokasi SMK negeri, dan rehab total sekolah terpadu Tambora (terdiri dari SD Negeri 01, SMP Negeri 63, dan SMA Negeri 19). Anggaran untuk perbaikan ini sekitar Rp 700 miliar.
Adapun Dinas Pendidikan melaksanakan penyelesaian perbaikan total 55 rehab gedung sekolah. Gedung yang diperbaiki adalah 33 lokasi SD negeri, 17 lokasi SMP negeri, 1 lokasi SMA negeri, dan 3 lokasi SMK negeri, serta 1 pusat pelatihan pendidikan kejuruan (P2KGK) Jakarta Timur.
Dari jumlah tersebut, 24 lokasi merupakan lanjutan pekerjaan perbaikan total tahun anggaran 2013, seperti SD Negeri Tebet Barat 08, SMP Negeri 73 Tebet, dan SMA Negeri 55. Total anggaran sekitar Rp 500 miliar.
Sekolah ”mangkrak”
Di Jakarta Utara, sejumlah sekolah berbagai tingkatan mangkrak sejak 2014. Di SDN 11 Pagi/ 12 Petang, Rawa Badak Selatan, Koja, misalnya, telah mangkrak sejak awal 2014.
Kepala Sekolah SDN 11 Pagi Mahfud Sidiq menuturkan, pihaknya telah menumpang di sekolah lain selama satu tahun tujuh bulan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kepastian waktu selesainya pembangunan sekolah. ”Pada dasarnya aktivitas belajar-mengajar tidak terganggu. Namun, anak-anak harus ke sekolah yang jaraknya lebih jauh,” ujar Mahfud, yang harus menyewa sebuah rumah untuk menyimpan barang sekolah.
Akan tetapi, tambah Mahfud, yang menjadi masalah adalah saat siswa harus menjalani ujian sekolah. Pada saat itu, salah satu sekolah harus diliburkan untuk tidak mengganggu aktivitas ujian siswa sekolah lainnya.
Menurut Mahfud, hal ini disebabkan jadwal ujian siswa SMP dan SD berbeda. ”Jadi, siswa kami dapat hari libur yang banyak dibanding siswa SD lainnya. Mau tidak mau harus seperti itu agar siswa bisa fokus,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara Mustafa Kemal menyampaikan, terkait sekolah yang pembangunannya terhenti akan segera ditindaklanjuti. Pengusulan pembangunan telah dilakukan agar pembangunan bisa segera dilakukan.