Ahok: Jokowi Tahu Persis "Titipan" dari Oknum DPRD

Pengalaman Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta membuat dia menyadari bahwa praktik korupsi itu yang membuat serapan anggaran di daerah menjadi rendah. (Baca: Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah)

"Beliau sadar kenapa banyak serapan anggaran kecil karena SKPD tidak berani eksekusi. Tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD. Nah, itu beliau tahu persis, pernah menjadi wali kota dan gubernur kok," kata Ahok seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Ahok mengatakan, praktik seperti itu harus segera dihentikan. Pasalnya, dari kerja sama negatif itu, kepala daerah menjadi sering ditekan oleh DPRD untuk meloloskan proyek-proyek titipan tersebut. Sementara itu, Ahok memutuskan melawan tekanan itu. (Baca: Ahok Santai soal Serapan Anggaran DKI 2014 Buruk)

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku akan segera melapor kepada penegak hukum mengenai mata anggaran siluman temuannya yang ada di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Dia meyakini, tak hanya anggota DPRD yang bermain, tetapi juga pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pasti libatkan orang dalam untuk ketik, maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Solusinya adalah ke penegak hukum supaya jelas siapa SKPD yang main, dan aliran ke mana saja," imbuh dia.

Semua anggota DPRD menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Gubernur Basuki dalam tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen dana anggaran pada program unggulan dalam RAPBD DKI 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tidak penting.