SKPD Juga Berpotensi Susun Program Siluman

"Ada juga secara diam-diam, atas inisiatif PNS, program siluman diselipkan, tanpa sepengatahuan pihak lain," ujar Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, kepada Kompas.com, Jumat (6/3/2015).

Rinciannya, TPAD yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan sejumlah program kegiatan berikut anggaran yang dibutuhkan. Namun, estimasi anggaran kerap digelembungkan untuk mendapatkan anggaran lebih. (Baca: Ahok Minta SKPD "Bernyanyi" Jerat Anggota DPRD Korupsi)

"Tapi, bisa juga program yang berhasil dimasukkan atau diselip dalam RAPBD atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif," papar Uchok.

Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait mana yang benar dari dua RAPBD yang muncul ke publik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini jika pihak DPRD DKI telah menambahkan anggaran siluman yang tidak pernah diusulkan oleh pihak eksekutif. (Baca: Ahok: Jokowi Tahu Persis "Titipan" dari Oknum DPRD)

Pria yang akrab disapa Ahok itu bahkan nekat membeberkan dokumen RAPBD untuk membuktikan kebenaran versinya. Sementara itu, pihak legislatif menuding eksekutif mendapat tekanan dari Ahok selama proses penyusunan usulan anggaran dan program kegiatan. Hanya saja, hingga saat ini, pihak DPRD belum bisa membuktikan teori yang dimaksud.