Pejabat Pembuat Komitmen Jakarta Pusat Diperiksa Soal Pengadaan UPS

Kompas.com - 09/03/2015, 13:39 WIB
Perangkat uninterruptible power supply (UPS) single yang dipasang pada satu unit komputer di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Foto diambil pada Jumat (27/2/2015).
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAPerangkat uninterruptible power supply (UPS) single yang dipasang pada satu unit komputer di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Foto diambil pada Jumat (27/2/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya kembali memanggil pejabat DKI dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Pejabat itu adalah salah satu dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dari pengadaan UPS.

"Satu pejabat itu adalah PPK dari Jakarta Pusat berinisial AU," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul saat dihubungi Senin (9/3/2015). [Baca: Hari Ini, Polda Metro Jaya Panggil 49 Kepala Sekolah dan Pemenang Tender UPS]

Namun, Martinus tidak menjelaskan AU yang dimaksud. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga pernah meminta keterangan dari PPK berinisial sama yaitu Alex Usman soal pengadaan UPS.

Ia merupakan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. "Ia diperiksa sebagai saksi," ucap Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.

Selain seorang PPK, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah kepala sekolah untuk memberikan keaksian soal proyek pengadaan UPS tersebut. Mereka di antaranya berasal dari SMA 101, SMA 19, dan SMA 65. [Baca: Kepala Sekolah Diperiksa Polda Metro soal Kasus UPS]

Meskipun penyidik dari Subdiretorat Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB. Namun, hingga pukul 13.00 WIB baru satu kepala sekolah yang tampak mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya memulai penyelidikan kasus tersebut sejak 28 Januari 2015 lalu. Penyidik telah menyelidiki dokumen-dokumen terkait proyek pengadaan UPS, alat UPS, lokasi UPS. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyidik juga sudah meminta keterangan dari 15 orang yang berhubungan dengan proyek tersebut. Status penyelidikan dari kasus dugaan korupsi itu sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. [Baca: ICW: 39 Perusahaan Pemenang Lelang UPS di Dinas Pendidikan Bermasalah]

Dengan peningkatan status ini, kemungkinan bahwa Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dari proyek yang memakan biaya hingga Rp 330 miliar tersebut semakin dekat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Polisi yang Membantingnya Dimutasi Jadi Bintara Tanpa Jabatan, Korban: Cukup Puas

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Polisi Bakal Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol di Mobil Alphard Miliknya

Megapolitan
Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Ingat, Ada Sistem Ganjil Genap jika Mau ke Taman Margasatwa Ragunan Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Perempuan Diduga Ludahi dan Pukul Petugas KRL, KCI Tidak Kooperatif Saat Ditegur

Megapolitan
Kepulauan Seribu Kembali Dibuka, Ini Daftar Spot Wisata yang Sudah Bisa Dikunjungi

Kepulauan Seribu Kembali Dibuka, Ini Daftar Spot Wisata yang Sudah Bisa Dikunjungi

Megapolitan
Penjelasan Polisi soal Mobil Rachel Vennya yang Pakai Nopol RFS

Penjelasan Polisi soal Mobil Rachel Vennya yang Pakai Nopol RFS

Megapolitan
Wali Kota Depok Didesak Evaluasi Larangan Berkegiatan bagi Jemaah Ahmadiyah karena Inkonstitusional

Wali Kota Depok Didesak Evaluasi Larangan Berkegiatan bagi Jemaah Ahmadiyah karena Inkonstitusional

Megapolitan
Banyak Warga Dirikan Bangunan Liar di Bantaran Kali, Kasudin SDA Jaksel: Percuma Kita Keruk!

Banyak Warga Dirikan Bangunan Liar di Bantaran Kali, Kasudin SDA Jaksel: Percuma Kita Keruk!

Megapolitan
PSI DKI: Paling Cepat Minggu Depan Viani Limardi Berhenti Jadi Anggota DPRD

PSI DKI: Paling Cepat Minggu Depan Viani Limardi Berhenti Jadi Anggota DPRD

Megapolitan
Begal Bercelurit Cipayung Masih Dirawat di ICU Usai Tabrak Tiang Listrik

Begal Bercelurit Cipayung Masih Dirawat di ICU Usai Tabrak Tiang Listrik

Megapolitan
Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Belum Divaksinasi Covid-19, Anaknya Hanya Boleh Belajar Daring

Orangtua Siswa SD di Kota Tangerang Belum Divaksinasi Covid-19, Anaknya Hanya Boleh Belajar Daring

Megapolitan
Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Kini Rawat Jalan

Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Kini Rawat Jalan

Megapolitan
15 Ruang Terbuka Hijau di Jakpus Buka Mulai Besok, Ini Daftarnya

15 Ruang Terbuka Hijau di Jakpus Buka Mulai Besok, Ini Daftarnya

Megapolitan
Mulai Senin, Sistem Ganjil Genap Diterapkan di 13 Lokasi di Jakarta

Mulai Senin, Sistem Ganjil Genap Diterapkan di 13 Lokasi di Jakarta

Megapolitan
Murid SD di Kota Tangerang Diberikan Pemahaman soal Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Murid SD di Kota Tangerang Diberikan Pemahaman soal Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.