Kompas.com - 11/03/2015, 14:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi berpegangan tangan jelang mediasi dengan Kemendagri, Kamis (5/3/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi berpegangan tangan jelang mediasi dengan Kemendagri, Kamis (5/3/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap agar ada perbaikan komunikasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta. Menurut Ganjar, kisruh anggaran di DKI Jakarta hanya sebuah pertarungan yang merugikan masyarakat.

"Situasinya tegang, pasti akan ada perlawanan, yang rugi rakyat. Ini kan perkelahian elite namanya. Rugi semua, rakyat tidak dapat apa-apa," kata Ganjar, saat dijumpai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Ganjar mengungkapkan, kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI juga melahirkan respons beragam dari masyarakat Jakarta. Ada kelompok masyarakat yang mendukung Ahok, sebagian lainnya justru mendukung DPRD DKI.

Politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan agar Ahok dan DPRD DKI memanfaatkan mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ganjar berharap mediasi bersama Kemendagri tak kembali diwarnai kericuhan seperti mediasi yang digelar beberapa waktu lalu.

"Sudah, tidak akan selesai nanti. Duduk saja, selesaikan. Kalau tidak, pakai saja APBD tahun lalu, kan selesai," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman serupa saat menyusun APBD Provinsi Jawa Tengah. Dia mengaku langsung melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia melanjutkan, dalam penyusunan anggaran sering kali diwarnai dengan usulan anggaran yang bermuatan politik. Modusnya bermacam-macam, ada anggaran pesanan yang berorientasi bisnis, tapi ada juga anggaran pesanan yang memang benar-benar merupakan usulan dari masyarakat.

Bagi Ganjar, anggaran pesanan tidak perlu dijadikan masalah selama memuat keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam posisi ini, eksekutif dan legislatif perlu melakukan verifikasi secara rinci agar tidak ada anggaran pesanan dalam APBD yang disalahgunakan.

"Sebenarnya tidak apa-apa, kalau bisa dibuka transparan kan bagus. Kami pengalaman di Jawa Tengah, kita verifikasi, yang tidak sesuai kita coret. Kalau betul-betul aspirasi konstituen oke-oke saja," ungkapnya.

Hubungan Ahok dengan DPRD DKI memanas akibat berselisih dalam penyusunan RAPBD DKI tahun 2015. Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Diperkosa Anak DPRD Bekasi Ditawari Bantuan agar Berdamai

Remaja yang Diperkosa Anak DPRD Bekasi Ditawari Bantuan agar Berdamai

Megapolitan
Polisi Amankan 40 Pemuda yang Hendak Balap Liar di Kembangan Jakbar

Polisi Amankan 40 Pemuda yang Hendak Balap Liar di Kembangan Jakbar

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Terkena Penyakit Kelamin

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Terkena Penyakit Kelamin

Megapolitan
Terkait Tewasnya Tahanan Narkoba Polres Tangsel, Polisi Tetapkan Dua Tersangka

Terkait Tewasnya Tahanan Narkoba Polres Tangsel, Polisi Tetapkan Dua Tersangka

Megapolitan
Polda Metro Tindak 34 Motor Saat Patroli Cegah Sahur on The Road

Polda Metro Tindak 34 Motor Saat Patroli Cegah Sahur on The Road

Megapolitan
Komnas HAM: Seminggu Sebelum Tewas, Sigit Dianiaya Tahanan Lain Polres Tangsel

Komnas HAM: Seminggu Sebelum Tewas, Sigit Dianiaya Tahanan Lain Polres Tangsel

Megapolitan
Flyover Cakung Uji Coba Perdana pada 19-21 April

Flyover Cakung Uji Coba Perdana pada 19-21 April

Megapolitan
UPDATE 17 April: 548 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat dan Isolasi Mandiri

UPDATE 17 April: 548 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Tabrakan Dua Motor di Pamulang, Seorang Pengendara Tewas

Tabrakan Dua Motor di Pamulang, Seorang Pengendara Tewas

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 18 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 18 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 18 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Wilayah Tangerang Raya, 18 April 2020

Megapolitan
BMKG Pastikan Siklon Tropis Surigae tak Pengaruhi Cuaca Jabodetabek

BMKG Pastikan Siklon Tropis Surigae tak Pengaruhi Cuaca Jabodetabek

Megapolitan
Gardu Listrik di Cilandak Meledak dan Terbakar, Api Dipadamkan oleh Warga

Gardu Listrik di Cilandak Meledak dan Terbakar, Api Dipadamkan oleh Warga

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 18 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 18 April 2021

Megapolitan
Sekjen PBB Setujui Usul Anies Terkait Antisipasi Perubahan Iklim

Sekjen PBB Setujui Usul Anies Terkait Antisipasi Perubahan Iklim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X