Hasil Pembahasan dengan DPRD Normatif, RAPBD Langsung Dikirim ke Kemendagri

"RAPBD yang kita kirim itu isinya pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Persoalannya lampiran belanja lah yang jadi perbedaan eksekutif dan legislatif. Perlu saya sampaikan bahwa proses pembahasan komisi ini, mungkin karena kendala waktu, tidak maksimal," ujar Saefullah di DPRD DKI, Kamis (12/3/2015).

Saefullah mengatakan ia memiliki rekaman proses pembahasan di tiap komisi. Menurut Saefullah, hasil pembahasan tersebut sangat normatif.

Meski demikian, hasil pembahasan tetap dilampirkan dan ikut dikirim ke Kemendagri. Ketika Saefullah sedang menjelaskan, panitia angket yang juga Ketua Komisi D, Sanusi, memotong penjelasan Saefullah. [Baca: Sekda Akui "Input" Data di "E-budgeting" Sebelum Pembahasan dengan DPRD]

Sanusi mempertanyakan apa yang dimaksud Saefullah dengan pembahasan "normatif". Sanusi balik membalas bahwa DPRD sendiri menerima draf APBD yang bersifat normatif.

"Normatif itu apa? Kami sendiri terima draf APBD normatif. Contohnya bansos hibah Rp 300 miliar atau pembangunan pipa Rp 100 miliar. Itu normatif. Semua isinya normatif. Memang Bapak kasih kita (sudah) normatif tetapi kita bahas dari jam 10.00 -22.00 WIB. Semua yang Bapak kasih enggak ada yang detail. Malah yang lebih parah, belanja tidak langsung tidak ada yang Bapak sampaikan," ujar Sanusi.

Menjawab hal itu, Saefullah menyatakan Pemprov DKI sudah menyerahkan draf APBD dalam format excel bukan PDF. Sehingga, sudah dapat dibahas oleh DPRD.

Wakil ketua tim hak angket, Inggard Joshua pun kembali berkomentar mengenai hal ini. "Pertama kali kita memang dikasih dalam bentuk PDF. Bagaimana kita mau bahas kalau PDF? Akhirnya baru diberikan excel," ujar Inggard.

"Ini apakah kita tidak diperkenankan untuk bahas karena waktu dipersempit?" ujar Inggard.

Saefullah pun menjawab itu semua. Saefullah menjawab pembahasan antara eksekutif dan legislatif belum detail. Kemudian, terjadi pula pemotongan-pemotongan anggaran di beberapa program.

"Kita enggak pernah masuk ke detail. Jadi yang terjadi setelah kita pelajari dari no 1 sampai terakhir, itu malah ada pemotongan tiap item dari 10 hingga 15 persen. Ada yang 40 persen dan dimasukkan program baru. Jadi Pak kalau anggaran pembangunan sekolah yang dialokasikan, malah ada pemotongan 20 persen, maka sekolah enggak jadi setahun. Tahun depan dipotong lagi, enggak jadi-jadi sekolah kita," jawab Saefullah.