Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Jelasnya Sikap Petinggi Partai di DPRD DKI

Kompas.com - 20/03/2015, 16:05 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji menyatakan, fraksinya mendukung penuh apapun keputusan yang diambil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait pengesahan anggaran yang akan digunakan pada tahun ini.

"Fraksi Hanura memberikan keleluasaan kepada Pak Gubernur untuk mengelola anggaran sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Sangaji menjelang digelarnya rapat gabungan pimpinan DPRD DKI terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015, di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/3/2015).

Saat diminta untuk menegaskan kejelasan dari pernyataannya itu, terutama terkait apakah Hanura lebih memilih pengesahan RAPBD 2015 atau kembali menggunakan APBD 2014, Ongen (sapaan Sangaji) menyerahkan kepada masyarakat untuk menafsirkan sendiri pernyataannya itu.

"Bisa diterjemahkan sendiri," ujar dia.

Sampai berita ini diunggah, para petinggi fraksi di DPRD DKI enggan menjawab apa sikap yang akan diambil oleh partainya. Mereka mengaku baru akan menjawab saat berlangsungnya rapat.

"Kita lihat nanti saat rapat," kata Wakil Ketua DPRD yang juga petinggi PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana.

Rapat gabungan pimpinan DPRD DKI terkait penentuan sikap terhadap RAPBD 2015 pada awalnya akan dilangsungkan pada sekitar pukul 14.30.

Namun sampai sekitar pukul 16.00, rapat belum juga dimulai. Kemendagri telah memberikan batas waktu bagi Pemprov untuk menyerahkan RAPBD hasil evaluasi paling lambat Senin (23/3/2015) pekan depan.

Untuk bisa menyerahkan RAPBD, Pemprov membutuhkan persetujuan dari DPRD. Berdasarkan peraturan yang berlaku, bila lembaga eksekutif dan legislatif tak mencapai kesepakatan dalam penentuan RAPBD, maka besaran APBD yang akan digunakan pada tahun tersebut adalah anggaran yang menggunakan pagu anggaran di tahun sebelumnya.

Bila pengesahan RAPBD menjadi APBD ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan daerah (Perda), maka penggunaan kembali APBD tahun sebelumnya di tahun yang sedang berjalan cukup ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan gubernur (Pergub).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Megapolitan
Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Megapolitan
Tanda Tanya Kasus Kematian Akseyna yang Hingga Kini Belum Terungkap

Tanda Tanya Kasus Kematian Akseyna yang Hingga Kini Belum Terungkap

Megapolitan
Pedagang di Sekitar JIExpo Bilang Dapat Untung 50 Persen Lebih Besar Berkat Jakarta Fair

Pedagang di Sekitar JIExpo Bilang Dapat Untung 50 Persen Lebih Besar Berkat Jakarta Fair

Megapolitan
Beginilah Kondisi Terkini Jakarta Fair Kemayoran 2024...

Beginilah Kondisi Terkini Jakarta Fair Kemayoran 2024...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Akhir Pelarian Perampok 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2 | Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Minggu

[POPULER JABODETABEK] Akhir Pelarian Perampok 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2 | Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Minggu

Megapolitan
Diduga Joging Pakai 'Headset', Seorang Pria Tertabrak Kereta di Grogol

Diduga Joging Pakai "Headset", Seorang Pria Tertabrak Kereta di Grogol

Megapolitan
Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Pemeras Ria Ricis Gunakan Rekening Teman untuk Tampung Uang Hasil Pemerasan

Megapolitan
Anies Bakal 'Kembalikan Jakarta ke Relnya', Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Anies Bakal "Kembalikan Jakarta ke Relnya", Pengamat: Secara Tak Langsung Singgung Heru Budi

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Pedagang Kerak Telor di PRJ Mengeluh Sepi Pembeli: Dulu Habis 50 Telor, Kemarin Cuma 10

Megapolitan
Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Keluarga Akseyna Minta Polisi Dalami Penulis Lain dalam Surat Wasiat sesuai Analisis Grafolog

Megapolitan
Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Kasus Akseyna Berlanjut, Keluarga Sebut Ada Informasi yang Belum Diterima Penyidik Baru

Megapolitan
SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

SP2HP Kedua Terbit, Keluarga Akseyna: Selama Ini Sering Naik Turun, Pas Ramai Baru Terlihat Pergerakan

Megapolitan
Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Polisi Terbitkan SP2HP Kedua Terkait Kasus Akseyna, Keluarga Berharap Aparat Jaga Momentum

Megapolitan
Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Tak Bisa Biayai Pemakaman, Keluarga Tak Kunjung Ambil Jenazah Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com