Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Margarito Kamis: Anggota Dewan Boleh Memasukkan Pokir, asalkan...

Kompas.com - 30/03/2015, 08:14 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan hak setiap anggota legislatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap anggota legislatif berhak mengusulkan pokir selama dilakukan dalam proses pembahasan anggaran dan sebelum rapat paripurna pengesahan.

"Jadi, benar selama itu dalam pembahasan dan disepakati bersama antara wakil rakyat dan pemerintah. Kalau sudah diparipurnakan, tidak bisa. Kalau (pokir dimasukkan) setelah rapat paripurna, tidak benar itu," kata Margarito, kepada Kompas.com, Senin (30/3/2015).

Menurut Margarito, pokir merupakan bagian dari fungsi legislasi yang dimiliki anggota legislatif karena merupakan wakil dari masyarakat yang telah memilihnya. Ia menambahkan, anggota legislatif berhak mengusulkan program yang diusulkan masyarakat saat reses.

"Baik undang-undang keuangan negara, undang-undang pemerintah daerah, mau pun undang-undang MD3, setiap anggota dewan, baik DPR mau pun DPRD memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya dalam pembahasan APBN ataupun APBD yang berdampak terhadap pengurangan, penambahan, ataupun pergeseran program dalam anggaran," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding DPRD telah memasukkan pokir di luar rapat pembahasan dan setelah rapat paripurna pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015. Menurut Basuki alias Ahok, DPRD dapat mengusulkan pokir jika dibahas bersama warga dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), bukan menitipkannya ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

Selain itu, DPRD menganggap Pemerintah Provinsi DKI telah menginput program yang bukan hasil pembahasan dengan mereka. Alasannya, input data yang dilakukan dalam e-Budgeting dilakukan pada 14-20 Januari 2015. Sementara, pembahasan dengan DPRD baru dilakukan pada 20-21 Januari 2015.

Pada rapat angket yang berlangsung Kamis (12/3/2015) lalu, Sekretaris Daerah Saefullah mengakui input data sudah dilakukan di luar pembahasan karena selama ini pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD terkait RAPBD selalu normatif. Ia menjelaskan, suatu program yang diusulkan oleh Dewan tidak pernah mencapai hal-hal yang rinci.

"Yang selama ini terjadi, yang kita terima (usulan dari Dewan) secara tertulis normatif sekali. Kami ini malas baik eksekutif mau pun legislatif ini malas. Seharusnya yang dibahas itu sampai detail di masing-masing kegiatan di tiap-tiap komisi," kata dia.

Mengenai proses input data yang di luar waktu pembahasan, Saefullah mengatakan, data yang dimasukkan merupakan hasil Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat provinsi. Artinya, segala kegiatan yang berada dalam e-budgeting sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Berdasarkan Musrenbang dari bawah, mengerucut pada sistem e-budgeting. Terkumpullah Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, bermuara ke situ. Munculah yang namanya rancangan. Rancangan itu kan hasil print out lengkap," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putri Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Pelaku Disebut Hidup di Jalan sebagai Pengamen

Putri Bunuh Ayah Kandung di Duren Sawit, Pelaku Disebut Hidup di Jalan sebagai Pengamen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 'Wedding Organizer' yang Diduga Tipu Calon Pengantin di Bogor

Polisi Tangkap Pemilik "Wedding Organizer" yang Diduga Tipu Calon Pengantin di Bogor

Megapolitan
Usai Bunuh Ayahnya, Putri Pedagang Perabot di Duren Sawit Gondol Motor dan Ponsel Korban

Usai Bunuh Ayahnya, Putri Pedagang Perabot di Duren Sawit Gondol Motor dan Ponsel Korban

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas 3 Jukir Liar yang Getok Tarif Parkir Bus Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Polisi Kantongi Identitas 3 Jukir Liar yang Getok Tarif Parkir Bus Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Pedagang Perabot Dibunuh Anaknya, Pelaku Emosi karena Tidak Terima Dimarahi

Pedagang Perabot Dibunuh Anaknya, Pelaku Emosi karena Tidak Terima Dimarahi

Megapolitan
Pembunuh Pedagang Perabot Sempat Kembali ke Toko Usai Dengar Kabar Ayahnya Tewas

Pembunuh Pedagang Perabot Sempat Kembali ke Toko Usai Dengar Kabar Ayahnya Tewas

Megapolitan
KPU DKI Bakal Coklit Data Pemilih Penghuni Apartemen untuk Pilkada 2024

KPU DKI Bakal Coklit Data Pemilih Penghuni Apartemen untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran 9 Rumah di Jalan Semeru Jakbar

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran 9 Rumah di Jalan Semeru Jakbar

Megapolitan
Pastikan Kesehatan Pantarlih Pilkada 2024, KPU DKI Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan

Pastikan Kesehatan Pantarlih Pilkada 2024, KPU DKI Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan

Megapolitan
Usai Dilantik, Pantarlih Bakal Cek Kecocokan Data Pemilih dengan Dokumen Kependudukan

Usai Dilantik, Pantarlih Bakal Cek Kecocokan Data Pemilih dengan Dokumen Kependudukan

Megapolitan
Pedagang Perabot di Duren Sawit Sempat Melawan Saat Putrinya Hendak Membunuh, tapi Gagal

Pedagang Perabot di Duren Sawit Sempat Melawan Saat Putrinya Hendak Membunuh, tapi Gagal

Megapolitan
Kesal karena Susah Temukan Alamat, Ojol Tendang Motor Seorang Wanita di Depok

Kesal karena Susah Temukan Alamat, Ojol Tendang Motor Seorang Wanita di Depok

Megapolitan
Pemeran Tuyul yang Dibakar Joki Tong Setan di Pasar Malam Jaktim Alami Luka Bakar 40 Persen

Pemeran Tuyul yang Dibakar Joki Tong Setan di Pasar Malam Jaktim Alami Luka Bakar 40 Persen

Megapolitan
Ayah Dibunuh Putri Kandung di Duren Sawit Jaktim, Jasadnya Ditemukan Karyawan Toko

Ayah Dibunuh Putri Kandung di Duren Sawit Jaktim, Jasadnya Ditemukan Karyawan Toko

Megapolitan
Kunjungan Warga ke Posyandu Berkurang, Wali Kota Depok Khawatir 'Stunting' Meningkat

Kunjungan Warga ke Posyandu Berkurang, Wali Kota Depok Khawatir "Stunting" Meningkat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com