Mengapa Fraksi Gerindra DPRD Sangat Benci Ahok?

Dalam beberapa kali silang pendapat antara Ahok (sapaan Basuki) dan DPRD, para anggota Fraksi Partai Gerindra selalu menjadi yang terdepan menentang mantan kadernya itu.

Kompas.com mencatat, beberapa silang pendapat yang berujung perseturuan antara Ahok dan Gerindra adalah yang terkait dengan polemik pengangkatan Ahok sebagai gubernur definitif, kebijakan pelarangan sepeda motor di jalan protokol, dan yang terbaru terkait dengan digulirkannya hak angket dan dilanjutkan dengan rencana digulirkannya hak menyatakan pendapat.

Anggota Fraksi Gerindra, Syarif, mengakui, ia tak menyenangi Ahok. Ia bahkan menganggap Ahok tidak pantas menjadi pemimpin karena tidak pernah berusaha memahami orang lain dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri.

Salah satu hal yang dicontohkannya adalah saat Ahok melontarkan bahasa "toilet" dalam wawancara dengan Kompas TV. Beberapa hari kemudian, kata dia, Ahok terlihat seolah-olah ingin mencari pembenaran bahwa tindakaannya itu dilakukan karena sudah tidak tahan dengan perilaku korupsi yang saat ini terjadi.

"Ya, tidak bisa gitu dong. Memerangi korupsi urusan lain, tetapi yang pasti pemimpin harus bisa menjaga etika," ujar dia di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/4/2015).

Menurut Syarif, seorang pemimpin haruslah orang yang bisa memahami orang-orang yang dipimpinnya, bukan justru sebaliknya. Syarief kemudian mengkritik orang-orang yang berusaha membenarkan segala tindakan Ahok dengan mengajak masyarakat untuk mulai memahami mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Kan ada pernyataan 'masyarakat harus memahami alasan Ahok mengucapkan kata-kata kasar karena dia frustrasi dengan DPRD'. Masa masyarakat yang diminta memahami Ahok? Harusnya Ahok dong yang memahami masyarakat kalau ucapannya itu tidak pantas. Jangan dibalik-balik," ujar Syarif.

Anggota Fraksi Gerindra yang lain, Prabowo Soenirman, memiliki alasan juga. Dia menyebut Ahok sering mempermalukan orang lain. Prabowo mencontohkan seputar mencuatnya anggaran siluman yang dituding oleh Ahok dan banyaknya proyek titipan dari anggota DPRD. Prabowo menganggap, kalaupun Ahok menemukan dugaan penyimpangan anggaran, ia seharusnya tidak perlu sampai melontarkan tuduhan-tuduhan kepada DPRD, apalagi jika sampai membangun opini yang buruk terhadap lembaga legislatif itu.

"Kalau memang benar dia menemukan ada usulan anggaran yang tidak benar, kan dia yang berwenang menggunakan anggaran, ya tidak usah dilaksanakan. Gampang. Tidak perlu sampai ribut-ribut seperti ini," ujar Prabowo.

Terakhir, Prabowo mengkritik kebiasaan Ahok yang gemar menyalahkan bawahannya. Ia menganggap hal inilah yang membuat tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) 2014, yang berdampak terhadap defisitnya APBD 2014 hingga mencapai Rp 20 triliun.

"Kalau ada kesalahan, yang dikambinghitamkan selalu anak buahnya. Jadinya anak buahnya takut mau ngapa-ngapain. Harusnya kan tidak boleh seperti itu. Kesalahan anak buah tidak bisa dilepaskan dari pemimpinnya juga," kata Prabowo.