Kompas.com - 10/04/2015, 10:34 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku enggan langsung percaya jika ada pekerja harian lepas (PHL) yang mengklaim belum diberi gaji. Pasalnya, menurut dia, banyak pihak yang mengaku-ngaku sebagai PHL. Seperti contohnya pada permasalahan PHL Dinas Pekerjaan Umum yang bekerja di pintu air. 

"Masih ingat enggak dulu mereka pada ribut bilang enggak gajian. Memang ada (PHL) yang asli belum dibayar gaji, tapi banyak juga (PHL) yang palsu. Kemudian saya minta Dinas PU kasih saya nama-nama PHL, nomor HP, dan mereka kerja di mana saja," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). 

"Nah sekarang PHL Monas teriak-teriak dia enggak gajian segala macam. Pertanyaan saya, ini benar pegawai enggak? Karena juga banyak mandor yang mulai ribut-ribut karena pembagian rezeki tidak merata," lanjut Basuki. 

Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk mendata PHL-PHL yang bekerja. Seluruh PHL itu digaji dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI dan dengan sistem transfer. Sebab, jika tidak menggunakan sistem transfer non tunai, SKPD kerap melakukan penipuan. Seperti misalnya di Dinas Kebersihan, ada oknum SKPD yang mengatakan jumlah PHL hingga 20.000 orang. Ternyata setelah diselidiki, hanya ada 10.000 PHL.

"Berarti selama ini ada penipuan dong, gila kan. Tapi sistem transfer, mereka masih pintar juga. Semua orang dicomot dan ditawarin jadi pegawai DKI. Jadi kartu ATM-nya dipegangin (oknum SKPD) pinjem nama PHL nah si oknum SKPD ini seolah-olah menjadi PHL DKI. Otomatis kamu yang terima duit baru dikasih ke PHL. Pas dikasih ke PHL juga dikasihnya setengah (dari nilai UMP) alasannya PHL itu enggak kerja, makanya cuma dapat setengah gaji," kata Basuki kesal.

Basuki meminta Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, dan UPT Monas untuk membagi PHL ke beberapa titik. Sehingga akan lebih memudahkan pendataan PHL. Dia juga lebih mudah menyelidiki jika ada kasus keterlambatan pembayaran gaji.

Di kawasan Monas yang luasnya 70 hektar, UPT Monas harus dapat menggambarkan titik atau radius ini, PHL mana yang bekerja dan bertanggung jawab. Kemudian UPT Monas akan mendata identitas PHL lengkap dengan nomor HP dan rekening bank.

"Nanti akan ketahuan (PHL) mana yang palsu. Jadi ini tuh sama kayak maling teriak maling di Jakarta, itu juga yang terjadi dengan DPRD. Mereka yang malsuin RAPBD kok tiba-tiba bilang saya yang malsuin (RAPBD). Jadi Jakarta enggak heran, orang DPRD aja gitu kelakuannya, apalagi orang-orang di bawah, sudah biasa itu," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Sentul

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Sentul

Megapolitan
11 Galeri Seni di Jakarta

11 Galeri Seni di Jakarta

Megapolitan
12 Kafe dengan Permainan di Jabodetabek

12 Kafe dengan Permainan di Jabodetabek

Megapolitan
Tarif Kirim Motor Pakai Rosalia Express

Tarif Kirim Motor Pakai Rosalia Express

Megapolitan
Polisi Diminta Tak Langsung Lepas Pelaku Pelecehan Anak di Bintaro Xchange

Polisi Diminta Tak Langsung Lepas Pelaku Pelecehan Anak di Bintaro Xchange

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Satpol PP Jakbar Tunggu Arahan untuk Berlakukan Tertib Masker

Jakarta PPKM Level 2, Satpol PP Jakbar Tunggu Arahan untuk Berlakukan Tertib Masker

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Volume Kendaraan yang Melintas di Bundaran HI Terus Meningkat

Dishub DKI Sebut Volume Kendaraan yang Melintas di Bundaran HI Terus Meningkat

Megapolitan
Diduga Akibat Korsleting, Restoran Masakan Padang di Tangerang Terbakar

Diduga Akibat Korsleting, Restoran Masakan Padang di Tangerang Terbakar

Megapolitan
Penumpang Bus AKAP dari Terminal Kalideres Diprediksi Capai 600 Orang dalam Sehari Jelang Idul Adha

Penumpang Bus AKAP dari Terminal Kalideres Diprediksi Capai 600 Orang dalam Sehari Jelang Idul Adha

Megapolitan
Jenazah Perempuan di Kali Krukut, Polisi Bakal Bongkar Makam untuk Keperluan Otopsi

Jenazah Perempuan di Kali Krukut, Polisi Bakal Bongkar Makam untuk Keperluan Otopsi

Megapolitan
Program Donasi Darah Digelar di Jakarta Fair Kemayoran 2022 untuk Tambah Stok PMI

Program Donasi Darah Digelar di Jakarta Fair Kemayoran 2022 untuk Tambah Stok PMI

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Pengendara Keluhkan Jarak Putar Arah

Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Pengendara Keluhkan Jarak Putar Arah

Megapolitan
Tembok Toko di Cakung Roboh dan Tutup Akses Jalan, Kontraktor Akan Tanggung Jawab

Tembok Toko di Cakung Roboh dan Tutup Akses Jalan, Kontraktor Akan Tanggung Jawab

Megapolitan
Nelayan Hilang di Perairan Muara Gembong, Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pencarian Esok Hari

Nelayan Hilang di Perairan Muara Gembong, Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pencarian Esok Hari

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Gang Sempit di Tambora

Mayat Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Gang Sempit di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.