Kompas.com - 10/04/2015, 10:34 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku enggan langsung percaya jika ada pekerja harian lepas (PHL) yang mengklaim belum diberi gaji. Pasalnya, menurut dia, banyak pihak yang mengaku-ngaku sebagai PHL. Seperti contohnya pada permasalahan PHL Dinas Pekerjaan Umum yang bekerja di pintu air. 

"Masih ingat enggak dulu mereka pada ribut bilang enggak gajian. Memang ada (PHL) yang asli belum dibayar gaji, tapi banyak juga (PHL) yang palsu. Kemudian saya minta Dinas PU kasih saya nama-nama PHL, nomor HP, dan mereka kerja di mana saja," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). 

"Nah sekarang PHL Monas teriak-teriak dia enggak gajian segala macam. Pertanyaan saya, ini benar pegawai enggak? Karena juga banyak mandor yang mulai ribut-ribut karena pembagian rezeki tidak merata," lanjut Basuki. 

Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) untuk mendata PHL-PHL yang bekerja. Seluruh PHL itu digaji dengan menggunakan kartu ATM Bank DKI dan dengan sistem transfer. Sebab, jika tidak menggunakan sistem transfer non tunai, SKPD kerap melakukan penipuan. Seperti misalnya di Dinas Kebersihan, ada oknum SKPD yang mengatakan jumlah PHL hingga 20.000 orang. Ternyata setelah diselidiki, hanya ada 10.000 PHL.

"Berarti selama ini ada penipuan dong, gila kan. Tapi sistem transfer, mereka masih pintar juga. Semua orang dicomot dan ditawarin jadi pegawai DKI. Jadi kartu ATM-nya dipegangin (oknum SKPD) pinjem nama PHL nah si oknum SKPD ini seolah-olah menjadi PHL DKI. Otomatis kamu yang terima duit baru dikasih ke PHL. Pas dikasih ke PHL juga dikasihnya setengah (dari nilai UMP) alasannya PHL itu enggak kerja, makanya cuma dapat setengah gaji," kata Basuki kesal.

Basuki meminta Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, dan UPT Monas untuk membagi PHL ke beberapa titik. Sehingga akan lebih memudahkan pendataan PHL. Dia juga lebih mudah menyelidiki jika ada kasus keterlambatan pembayaran gaji.

Di kawasan Monas yang luasnya 70 hektar, UPT Monas harus dapat menggambarkan titik atau radius ini, PHL mana yang bekerja dan bertanggung jawab. Kemudian UPT Monas akan mendata identitas PHL lengkap dengan nomor HP dan rekening bank.

"Nanti akan ketahuan (PHL) mana yang palsu. Jadi ini tuh sama kayak maling teriak maling di Jakarta, itu juga yang terjadi dengan DPRD. Mereka yang malsuin RAPBD kok tiba-tiba bilang saya yang malsuin (RAPBD). Jadi Jakarta enggak heran, orang DPRD aja gitu kelakuannya, apalagi orang-orang di bawah, sudah biasa itu," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Satpol PP DKI Belum Tindak Mr.Braid Terkait Promosi Bernada Prostitusi

Ini Alasan Satpol PP DKI Belum Tindak Mr.Braid Terkait Promosi Bernada Prostitusi

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Beri Surat Peringatan untuk Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Pemprov DKI Bakal Beri Surat Peringatan untuk Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Megapolitan
Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Warga Tolak Perubahan Nama Jalan, Acara Penyerahan KTP Baru Batal, Wali Kota Jakpus Balik Kanan

Megapolitan
Saat Dua Orang Bernama Muhammad Gugat Holywings dan Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar...

Saat Dua Orang Bernama Muhammad Gugat Holywings dan Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar...

Megapolitan
Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Megapolitan
Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Megapolitan
UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

Megapolitan
UPDATE 30 Juni: Tambah 59 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 30 Juni: Tambah 59 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Megapolitan
DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Megapolitan
11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.