Pengadaan Bus Transjakarta, Udar Pristono Dijerat Tiga Dakwaan

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2014, Pristono telah beberapa kali menerima pemberian uang dari beberapa orang. Udar mengaku tidak ingat siapa saja orang-orang tersebut.

"Udar menyuruh Suwandi, staf kantor Dishub DKI Jakarta untuk menyimpan uang tersebut ke dalam rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri dan BCA cabang Cideng," ujar Jaksa Victor.

Selama menerima uang tersebut dalam kurun waktu empat tahun, Pristono tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut sebagai barang hasil gratifikasi. Diketahui jumlah uang yang disimpan Pristono di rekening Mandiri sebesar Rp 4.643.400.000 dan di rekening BCA sebesar Rp 1.875.865.000.

"Uang tersebut tidak sesuai dengan profil atau penghasilan terdakwa sebagai PNS dengan jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Jaksa Victor.

Ada pun gaji yang diterima Udar tahun 2010 sebesar Rp 6.313.900, tahun 2011 sebesar Rp 6706.100 ditambah tunjangan sebesar Rp 22.080.000, tahun 2012 sebesar Rp 7.215.900 dan tunjangan sebesar Rp 25.980.000, tahun 2013 sebesar Rp 7.528.300 dan tunjangan sebesar Rp 25.980.000, dan tahun 2014 sebesar Rp 7.532.800 serta tunjangan sebesar Rp 25.974.801.

Dalam dakwaan kedua, Udar disangkakan melanggar Pasal 12B ayat 1 dan 2 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pencucian uang

Berdasarkan surat dakwaan, Udar juga disebut melakukan pencucian uang dengan mengalihkan uang yang disimpannya menjadi bentuk lainnya. Untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, Udar menyuruh anak buahnya yang bernama Suwandi untuk menyetor dan mentransfer uang yang diterimanya ke dalam rekening atas nama Udar di sejumlah bank.

"Selanjutnya, Udar membelanjakan uang yang diperoleh dari pemberian orang-orang yang tidak lagi diketahui namanya," kata Jaksa Victor.

Jaksa memaparkan, Udar Pristono juga menggunakan uang tersebut untuk membeli barang seperti rumah, apartemen, dan kendaraan bermotor.

Dalam dakwaan ketiga, Udar diduga melanggar Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.