HBKB Tanpa Keriuhan Kampanye Politik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Koalisi Pejalan Kaki, kini bertekad mengembalikan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) yang nyaman bagi warga Jakarta dan siapa pun yang ingin menikmati kawasan ini tanpa kendaraan bermotor.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, penyelenggara kini tidak lagi memberikan izin partisipan untuk berpromosi produk ataupun jasa selama kegiatan HBKB berlangsung. "Disiapkan satu panggung untuk mewadahi publik yang ingin menyampaikan aspirasinya. Tetapi, temanya tidak boleh kampanye politik," ujarnya, kemarin.

Kegiatan HBKB diadakan setiap Minggu mulai pukul 06.00 sampai pukul 11.00. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Program yang berjalan sejak 2003 ini merupakan upaya DKI Jakarta meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat Ibu Kota.

Secara hukum, kegiatan ini diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Menyusul kemudian Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan HBKB pada Kawasan Tertentu.

Namun, 12 tahun terakhir, HBKB semakin hari makin semrawut karena masyarakat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti menggelar panggung promosi, berjualan, berkampanye politik, unjuk rasa, hingga meminta sumbangan.

Warga yang rindu akan ruang publik yang luas pun tak canggung meluangkan waktu di HBKB. Dalam diskusi yang diadakan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, pertengahan April, jumlah pengunjung HBKB ditaksir mencapai 20.000 orang.

"Jumlah orang yang banyak ini menarik penjual sehingga banyak orang menjadikan HBKB sebagai ajang jualan atau sosialisasi produk meskipun di lokasi yang dilarang," kata Kepala Seksi Pembinaan Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yayat Sudrajat.

Dengan munculnya berbagai masalah, pihak penyelenggara HBKB berharap peraturan tersebut direvisi. Sembari menunggu revisi, inisiator bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuat kebijakan tidak memberikan izin mendirikan panggung selama HBKB, tetapi disediakan satu panggung publik untuk masyarakat umum.

Alfred mengatakan, aturan itu belum berjalan sepenuhnya. Masih terlihat kelompok mahasiswa dan masyarakat yang berorasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Pihak penyelenggara baru bisa memberikan teguran dan peringatan awal.

Selain itu, esensi HBKB sebagai ajang mengurangi polusi udara juga dilupakan warga. Warga berangkat ke HBKB menggunakan kendaraan bermotor sehingga bermunculan parkir-parkir liar.

Yayat Sudrajat pun mengimbau masyarakat untuk berangkat ke HBKB dengan menggunakan transportasi umum, seperti kereta dan transjakarta.

Menurut dia, penyelenggaraan HBKB tidak menyediakan lahan parkir. Warga bisa memarkir kendaraannya di gedung sekitar Jalan Sudirman-Thamrin dengan membayar tarif sesuai kebijakan pemilik gedung.

Pedagang kaki lima yang membandel terus didorong agar berjualan di kantong-kantong pedagang yang disiapkan. Sukardi (35), warga yang menikmati HBKB kemarin, mengatakan, dirinya melihat perubahan yang terjadi dan menyukainya. "Sampah-sampah lebih cepat dibereskan. Sayangnya, tetap saja ada warga yang suka buang sampah sembarangan," katanya. (B06/ART)

------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Senin, 27 April 2015, dengan judul "HBKB Tanpa Keriuhan Kampanye Politik"