"Gubernur harus berani mengevaluasi kinerja Heru. Di-rolling saja jabatannya. Perlu dipertimbangkan oleh gubernur untuk mengganti Kepala BPKAD dengan orang yang lebih cepat bertindak," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (6/5/2015).
Bestari juga menyindir Heru yang beberapa waktu lalu cenderung menyalahkan Sekretaris DPRD Sotar Harahap, sehubungan dengan keterlambatan gaji anggota DPRD. Dia menganggap hal itu dilakukan Heru untuk menutupi kelalaiannya sendiri.
Bestari mengaku berani mengatakan hal tersebut karena ia mengaku lebih percaya Sotar daripada Heru. Menurut dia, Sotar sudah menyatakan kepadanya bahwa ia sudah mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke BPKAD untuk pencairan gaji anggota DPRD.
"Heru suka ngomong-ngomong di media menyatakan (pencairan gaji) sudah, sudah, sudah. Padahal, dia lalai karena menurut sekwan (Sotar), masih belum. Kalau mau akting seperti gubernur, maka kecepatan aksinya harus sama juga dong," ujar Bestari.
Dua hari lalu, Heru menyebutkan ada sejumlah anggota DPRD yang mempertanyakan waktu pencairan gajinya. Hal itu sehubungan dengan telah cairnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 terhitung sejak akhir April lalu.
Kepada para anggota DPRD, Heru kemudian menyarankan agar mereka segera melaporkan keluhannya itu ke Kesekretariatan DPRD agar Kesekretariatan DPRD bisa mengusulkan agar gaji anggota DPRD bisa segera dicairkan setelah APBD cair.
"Ada beberapa anggota dewan tanya ke saya kenapa gajinya belum? Kenapa tunjangan belum? Harusnya jangan tanya ke saya, tanya ke sekwan. Sekwannya sudah ngajuin belum?" kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2015).
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris DPRD Sotar Harahap membantah bahwa Kesekretariatan DPRD belum mengajukan pencairan gaji anggota DPRD ke BPKAD. Bahkan, ia menyebut gaji anggota DPRD untuk Januari-Maret telah cair pada Maret lalu karena menggunakan anggaran mendahului.
"Gaji itu dari Januari sampai Maret sudah kita bayar, yang belum itu April sama Mei," ujar dia, di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/5/2015).
Sotar menduga yang dikeluhkan anggota DPRD bukanlah gaji pokok, melainkan tunjangan-tunjangan lain yang memang belum dicairkan sampai dengan saat ini.
"Yang belum tunjangan perumahan. Memang ada yang tanya, 'bang tunjangan udah turun belum?'," kata Sotar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.