"Ada pertanyaan datang ke saya dari teman-teman masyarakat yang agak kurang ajar juga. Mereka tanya, 'buat apa anggota dewan reses, padahal APBD nya pakai Pergub'. Walaupun APBD pakai Pergub, bukan berarti hak legislasi anggota dewan yang terhormat jadi hilang. Tolong media juga luruskan, bukan berarti karena pakai Pergub, DKI bisa jalankan program seenaknya," kata Basuki, saat membuka forum RKPD, di Balai Agung, Balai Kota, Senin (25/5/2015).
Kepada puluhan pejabat DKI yang memadati Balai Agung, Basuki mengklaim hubungannya dengan anggota DPRD DKI terjalin dengan baik. Pemprov DKI akan terus menjadi mitra yang baik bersama DPRD DKI. Hanya saja, kisruh temuan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun pada APBD 2015 kemarin, kata Basuki, yang membuat hubungan dua lembaga menjadi sedikit bergesekan. Namun, kini ia menjamin hubungan antar mitra itu sudah kondusif kembali.
Ia juga mengaku senang karena anggota DPRD mengikuti proses anggaran yang ada sejak pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat RW.
"RKPD ini seharusnya mendekati sempurna keinginan masyarakat. DPRD reses juga menyaring keinginan warga, tidak apa-apa usulkan saja programnya (ke RAPBD 2016) selama masih sama dan sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta RKPD," kata Basuki.
Namun Basuki juga tidak akan menerima apabila oknum DPRD DKI mengusulkan program dengan nilai fantastis, seperti pengadaan uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 1,2 triliun. Mulai tahun ini, seluruh masyarakat dapat mengontrol usulan programnya yang telah disampaikan pada musrenbang melalui sistem Jakarta Smart City.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan, forum RKPD merupakan aspirasi masyarakat terhadap program DKI. Pelaksanaan forum RKPD ini sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 serta Perda Nomor 14a Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Anggaran Terpadu. Penyusunan APBD 2016 telah diproses sejak Januari lalu dengan dilakukan rembug di 2270 RW.
"Semoga semua proses ini dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan DPRD reses segera diparipurnakan serta mengarah kebijakan pemerintah pusat, mewujudkan Nawacita," kata Tuty.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
