Ahok Bingung Pemerintah Tak Minta PT KAI Bangun LRT

Kompas.com - 08/06/2015, 21:16 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan program penertiban pedagang kaki lima (PKL) melalui Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan program penertiban pedagang kaki lima (PKL) melalui "Lenggang Jakarta", di Tamann Eks IRTI Monas, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bingung dengan pemerintah pusat yang tidak menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun light rail transit (LRT) atau kereta ringan layang di Jakarta. Padahal, lanjut dia, PT KAI mampu membangun LRT antar-kota dari Jakarta ke kota mitra sekitar. 

"Tadi juga kami baru ketemu dengan PT KAI. Saya juga bingung ya, kok pemerintah enggak kasih pembangunan LRT ke KAI, malah ke Adhi Karya yang bangun (LRT) gitu. Kami saja mau kerja sama dengan PT KAI," kata Basuki di Balai Kota, Senin (8/6/2015). 

Pada kesempatan itu, Basuki juga memastikan LRT yang dibangun Pemprov DKI berbeda dengan jalur LRT yang dibangun oleh PT Adhi Karya.

Koridor yang akan dibangun oleh PT Adhi Karya adalah rute Cibubur-Cawang. Basuki pun belum menyepakati penuh pemberian izin pembangunan LRT oleh PT Adhi Karya.

Sebab, PT Adhi Karya meminta hak pakai lahan yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan kereta layang ringan tersebut.

PT Adhi Karya menginginkan hak pakai atas sejumlah lahan milik Pemprov DKI, antara lain tanah seluas enam hektar di Cibubur untuk depo LRT dan lahan di Cawang untuk stasiun.

Salah satu lahan yang diminta Adhi Karya adalah lahan milik Pemprov DKI di Cibubur dan Cawang untuk koridor Cibubur-Cawang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Jakarta seharusnya memiliki RTH setidaknya 30 persen dari luas wilayahnya. Sementara itu, RTH Jakarta saat ini hanya 11 hingga 12 persen dari luas wilayah.

Ahok, sapaan Basuki, tidak ingin gegabah menyepakati kajian PT Adhi Karya ini sebelum mengajukan penerbitan peraturan presiden (perpres) oleh Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Basuki menyambut baik rencana pembangunan moda transportasi massal di Jakarta karena akan mengurangi kemacetan.

"Nanti bisa saja nyambung dan ketemu (antara LRT Adhi Karya dan DKI). Dari kajian kami, LRT itu membantu mengurangi kemacetan," kata Basuki.

Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Basuki menganggarkan Rp 500 miliar untuk pembangunan jalur koridor I. Ia menargetkan, pembangunan infrastruktur LRT koridor I sudah dapat dilakukan pada tahun ini.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Megapolitan
Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X