Perhatikan Nilai Hidup Warga Kampung Pulo...

KOMPAS - Tak mudah bagi Eka (58), seorang nenek 10 cucu, meninggalkan Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, untuk pindah ke rumah susun sederhana sewa Jatinegara. Meski setiap tahun kampung itu dilanda banjir, Eka tak merasakan itu sebagai beban. Di kampung itu Eka dilahirkan, menikah, membentuk keluarga, hingga memiliki 10 cucu.

"Berat meninggalkan Kampung Pulo. Biar banjir setiap tahun, saya lebih senang tinggal di kampung ini," ucap Eka, Rabu (24/6).

Eka merupakan satu dari hampir 400 keluarga di Kampung Pulo yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Semula, sesuai keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga Kampung Pulo harus masuk ke rusun sebelum 25 Juni ini. Namun, warga Kampung Pulo meminta agar mereka diberikan waktu sampai Lebaran untuk pindah ke rusun.

Layaknya orangtua pada umumnya, Eka juga telah merencanakan masa depan untuk anak-anaknya. Salah satunya, dia telah membagi rumahnya di tepian Kali Ciliwung itu menjadi dua, untuk diberikan kepada salah satu anaknya. Menurut Eka, ia ingin tetap hidup berdekatan dengan anak-anaknya.

Rumah Eka berada di tengah deretan rumah yang berdiri berimpitan di pinggir Kali Ciliwung di Gang 5 RW 003 Kampung Pulo. Hampir setiap hari Eka tak pernah merasa sendiri. Setiap keluar dari rumah, ia langsung bertemu tetangganya yang duduk di pinggir gang.

Sanah (50), tetangga Eka, mengakui hal serupa. "Sulit sekali meninggalkan Kampung Pulo. Apalagi harus menyaksikan kampung ini akan hilang menjadi kali," kata Sanah.

Baik Eka maupun Sanah sepakat menolak direlokasi ke Rusunawa Jatinegara saat ini. Mereka memilih bertahan hingga Lebaran usai. "Setidaknya ini Lebaran terakhir kami di Kampung Pulo, tempat kami lahir," ujar Eka.

Relokasi memang tak sekadar berpindah tempat tinggal. Sebaliknya, relokasi memindahkan kehidupan dan segala isinya.

Sebab, secara kultural, manusia memaknai tempat tinggalnya. Tak heran ada istilah kampung halaman, tanah pertama bagi seseorang hidup dan membangun kehidupan.

Salah satu pendamping warga Kampung Pulo, Sandyawan Sumardi dari gerakan Ciliwung Merdeka, menyampaikan, dalam proses relokasi warga Kampung Pulo itu tampak sekali Pemprov DKI hanya menempatkan warga sebagai obyek pembangunan dan belum mampu menjadikan warga Kampung Pulo sebagai subyek atau pelaku pembangunan.

Apalagi, kata Sandyawan, Kampung Pulo sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tak sedikit warga di kampung itu yang lahir, memiliki anak hingga cucu, di kampung itu. Sekian puluh tahun tanah Kampung Pulo yang menjadi tempat tinggal warga tiba-tiba diambil alih pemerintah untuk pembangunan.

Menurut Rita Padawangi, pengajar di National University Singapore yang ikut terlibat di Ciliwung Merdeka, tak mudah bagi siapa pun merelakan tanah tempat tinggalnya untuk pihak lain. Oleh karena itu, di kalangan arsitek berkembang berbagai model untuk menata permukiman warga. "Ada berbagai cara yang dikembangkan, seperti konsolidasi tanah hingga kepemilikan bersama," jelas Rita.

Sandyawan mengharapkan Pemprov DKI tetap membuka ruang dialog dengan warga. (MADINA NUSRAT)

___________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2015, di halaman 26 dengan judul "Perhatikan Nilai Hidup Warga Kampung Pulo...".