Honor Dikembalikan, Kader Posyandu dan PKK di Bekasi Kerja Gratis 6 Bulan

Kompas.com - 03/07/2015, 08:56 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
BEKASI, KOMPAS.com - Para kader posyandu serta Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Bekasi terpaksa mengembalikan uang enam bulan gajinya kepada Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini disebabkan gaji mereka menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk tahun anggaran 2014.

"Honor yang diberi kepada kader posyandu adalah kegiatan pemberian penunjang kinerja bagi kader posyandu dan kader PKK tahun 2014," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Bekasi M Jufri, di Bekasi, Kamis (2/7/2015).

Jufri menjelaskan honor kader posyandu dan PKK tersebut diberikan sejak Januari 2014 sampai Desember 2014. Sebanyak 15.000 kader menerima honornya sekitar Rp 200.000 per bulan sampai Desember 2014.

Namun saat ini mereka harus mengembalikan honor mereka untuk Januari 2014 sampai Juni 2014. BPK RI menilai pemberian honor kepada mereka pada enam bulan tersebut sebagai temuan.

Ini semua karena Pemerintah Kota Bekasi baru membuat peraturan wali kota yang berkaitan dengan honor kader posyandu dan PKK pada bulan Juli 2014. Tepatnya, Perwal no 25 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penunjang Kinerja bagi Kader Posyandu dan PKK yang ditetapkan 9 Juli 2014.

"Perwal itu bertujuan untuk memberi motivasi kepada kader posyandu dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial," ujar Jufri.

Dengan demikian, BPK RI hanya menganggap pemberian honor yang sah dan berlandaskan hukum untuk para kader posyandu dan PKK hanya sejak bulan Juli 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini karena Perwal baru ditetapkan pada bulan itu sehingga pemberian honor sejak Januari sampai Juni 2014 dinilai tidak sah dan tidak berlandaskan hukum.

Para kader posyandu dan PKK pun harus mengembalikan honor mereka selama enam bulan itu yaitu sebesar Rp 1.2 juta kepada Pemerintah Kota Bekasi. Sementara, Pemerintah Kota Bekasi harus mengembalikan uang sebesar Rp 17 miliar kepada negara.

"Mekanisme pengembalian diawali dengan proses penandatanganan surat pernyataan kesanggupan oleh kader posyandu dan PKK," ujar Jufri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Megapolitan
Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Aturan Terbaru Masuk Mal dan Bioskop di Jakarta Saat DKI Kembali Terapkan PPKM Level 2

Megapolitan
UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 18 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 18 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Berbelasungkawa atas Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa

Wagub DKI Berbelasungkawa atas Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
UPDATE 30 November: 44 Kasus Baru di Jakarta, Nihil Kematian akibat Covid-19

UPDATE 30 November: 44 Kasus Baru di Jakarta, Nihil Kematian akibat Covid-19

Megapolitan
Masih Pandemi, Ridwan Kamil Sarankan Reuni 212 di Masjd Az Zikra Sentul Dibatalkan

Masih Pandemi, Ridwan Kamil Sarankan Reuni 212 di Masjd Az Zikra Sentul Dibatalkan

Megapolitan
Reuni 212 di Sentul, Anies dan Riza Disebut Belum Terima Undangan

Reuni 212 di Sentul, Anies dan Riza Disebut Belum Terima Undangan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Megapolitan
Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Megapolitan
Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.