Ahok: Ada PNS Akan Ubah Lahan Dinkes Jadi Rumah Kos Tingkat

Kompas.com - 07/07/2015, 11:36 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendengar kabar bahwa ada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan dijadikan rumah kos bertingkat.

Bahkan, lanjut Basuki, ada pegawai negeri sipil (PNS) DKI ikut "bermain" dalam pengalihan aset negara tersebut.  "Jadi ada tanah (Dinas) Kesehatan mau dijadiin kos-kosan dan tingkat lagi. Kami mau pecat pejabat yang main di sana," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Hal ini menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014. Terlebih lagi, satu hal yang disoroti adalah peralihan aset Pemprov DKI ke pihak ketiga.

Untuk mengantisipasinya, Pemprov DKI akan menerapkan sistem aktual basis dalam menyusun laporan keuangan. Nantinya semua transaksi yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan dikunci seperti sistem yang ada di perbankan.


Selain itu, Basuki juga akan melakukan renegosiasi kontrak terhadap penggunaan aset. Sebab, ada beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang justru merugikan Pemprov DKI.

Pemprov DKI mengkaji langkah atas peralihan aset DKI kepada pihak ketiga, apakah gugatan ke pengadilan atau renegosiasi ulang, karena lemahnya kontrak yang sudah disepakati.

"Kami mau lakukan gugatan dan pemecatan oknum pejabat yang 'main'," kata Basuki. 

BPK baru memberi opini terhadap kinerja Pemprov DKI tahun 2014. Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi catatan BPK adalah belum memadainya pengendalian, pencatatan, dan pengamanan aset melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga. Hal ini berpotensi merugikan Pemprov DKI senilai Rp 3,58 triliun.

"Tidak maksimalnya kinerja Pemprov DKI untuk mencatat dan menjaga aset-aset daerah menjadi salah satu dasar pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian atas kinerja Pemprov DKI," kata dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKistyarini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X