Kompas.com - 07/07/2015, 11:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku mendengar kabar bahwa ada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan dijadikan rumah kos bertingkat.

Bahkan, lanjut Basuki, ada pegawai negeri sipil (PNS) DKI ikut "bermain" dalam pengalihan aset negara tersebut.  "Jadi ada tanah (Dinas) Kesehatan mau dijadiin kos-kosan dan tingkat lagi. Kami mau pecat pejabat yang main di sana," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Hal ini menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014. Terlebih lagi, satu hal yang disoroti adalah peralihan aset Pemprov DKI ke pihak ketiga.

Untuk mengantisipasinya, Pemprov DKI akan menerapkan sistem aktual basis dalam menyusun laporan keuangan. Nantinya semua transaksi yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan dikunci seperti sistem yang ada di perbankan.

Selain itu, Basuki juga akan melakukan renegosiasi kontrak terhadap penggunaan aset. Sebab, ada beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang justru merugikan Pemprov DKI.

Pemprov DKI mengkaji langkah atas peralihan aset DKI kepada pihak ketiga, apakah gugatan ke pengadilan atau renegosiasi ulang, karena lemahnya kontrak yang sudah disepakati.

"Kami mau lakukan gugatan dan pemecatan oknum pejabat yang 'main'," kata Basuki. 

BPK baru memberi opini terhadap kinerja Pemprov DKI tahun 2014. Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi catatan BPK adalah belum memadainya pengendalian, pencatatan, dan pengamanan aset melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga. Hal ini berpotensi merugikan Pemprov DKI senilai Rp 3,58 triliun.

"Tidak maksimalnya kinerja Pemprov DKI untuk mencatat dan menjaga aset-aset daerah menjadi salah satu dasar pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian atas kinerja Pemprov DKI," kata dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Cabul 'Bruder Angelo' Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Pelaku Cabul "Bruder Angelo" Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tak 'Panic Buying' agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Masyarakat Diminta Tak "Panic Buying" agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Megapolitan
Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Megapolitan
Keberatan Divonis 14 Tahun Penjara, Pelaku Cabul 'Bruder' Angelo Ajukan Banding

Keberatan Divonis 14 Tahun Penjara, Pelaku Cabul "Bruder" Angelo Ajukan Banding

Megapolitan
SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

Megapolitan
2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

Megapolitan
Vonis 14 Tahun 'Monster Cabul' Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Vonis 14 Tahun "Monster Cabul" Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Megapolitan
Seorang Wanita dan Pacarnya Diserang Begal di Plumpang, Disabet Parang lalu Lari Dikejar Pelaku

Seorang Wanita dan Pacarnya Diserang Begal di Plumpang, Disabet Parang lalu Lari Dikejar Pelaku

Megapolitan
Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Masyarakat yang Sudah Miliki Tiket Vaksin Booster Diimbau Segera Ikut Vaksinasi

Megapolitan
'Bruder' Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

"Bruder" Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Megapolitan
Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.