LRT Jangan Dibangun Dekat Mal, Hotel atau Tempat Hiburan

Kompas.com - 15/07/2015, 11:25 WIB
 Layanan light rail transit (LRT) dengan nama Rapid KL yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia. KOMPAS.com/ALSADAD RUDI Layanan light rail transit (LRT) dengan nama Rapid KL yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI Bestari Barus sepakat dengan rencana pembangunan kereta cepat light rail transit (LRT) di DKI Jakarta. Akan tetapi, Bestari mengingatkan pembangunan stasiun di tiap koridor harus dekat dengan masyarakat.

"Apakah berdekatan dengan masyarakat atau malah dengan pengembang?" ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Rabu (15/7/2015).

Bestari menjelaskan stasiun pemberhentian LRT tidak boleh terlalu dekat dengan pengembang. Misalnya saja seperti mal, hotel, atau tempat hiburan tertentu yang dimiliki oleh pihak swasta.

Sebab, sebagai moda transportasi umum, Bestari mengatakan LRT harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Sementara, masyarakat tidak tinggal di kawasan yang dibangun mal dan hotel tersebut.

"Jadi jangan sampai masyarakat yang menggunakan fasilitas ini jadi sulit jangkau karena stasiunnya terlalu jauh. Apalagi kalau stasiunnya jauh karena dekat dengan tempat usaha pengembang, itu malah menguntungkan mereka," ujar Bestari.

"Kalau stasiun ada di dekat tempat usaha mereka menurutmu tambah mahal enggak harga tanah di sana? Pasti naik harganya. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Yang diuntungkan harus tetap masyarakat," kata Bestari.

Akan tetapi, secara keseluruhan, Bestari mendukung rencana pembangunan LRT ini. Apalagi, kata dia, proyek ini juga telah direstui presiden.

Meski mengaku proyek ini tidak tercantum di Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR), Bestari tetap setuju. "Memang tidak ada di RDTR tapi ini membantu masyarakat," ujar Bestari.

Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

DKI mengajukan anggaran senilai Rp 500 miliar pada APBD Perubahan 2015 dan rencananya mengajukan Rp 3 triliun pada APBD 2016. Saat ini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun infrastruktur LRT tersebut.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X