Ahok Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati, Kenapa?

Kompas.com - 06/08/2015, 11:09 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Jessi Carina Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, koruptor seharusnya tidak dihukum mati. Menurut dia, lebih baik koruptor dibuat miskin dan seluruh hartanya disita. Sebab, lanjut dia, koruptor lebih takut miskin dibanding mati. 

"Lebih baik miskinkan semua keluarga mereka yang ketahuan duitnya dari si koruptor. Pasti ketakutan koruptor, mereka mah mana takut mati," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (6/8/2015). 

Menurut dia, jika dihukum mati, koruptor masih bisa menggunakan harta "haramnya" untuk menyewa jasa pengacara andal.

Koruptor itu bisa menggugat status tersangka dan "bermain" dengan para oknum penegak hukum. Jika gugatan ditolak, koruptor tak menyerah menggugat ke instansi hukum lainnya.

Basuki juga meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas dengan tidak memberi grasi atau pemotongan tahanan kepada narapidana koruptor.

"Jadi, kalau kamu terbukti korupsi, enggak ada pemotongan tahanan dan enggak boleh pindah-pindah penjara. Karena tiap kali pindah penjara, modusnya tuh pindah satu (penjara), (koruptor) dapat remisi, pindah (penjara) lagi dapat remisi lagi, pindah-pindah penjara terus cari yang sejuk dan enak fasilitasnya. Nanti keluar penjara, dia (koruptor) masih kaya raya," kata penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Alasan Pemprov DKI Pilih PSBB Transisi Dibanding New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X