Ahok Heran Ada "Akta Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Pemerintah", Ini Kata BPN

Kompas.com - 06/08/2015, 17:13 WIB
Anak-anak mencuci muka di Kali Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Pencemaran sungai di Jakarta sudah jauh di atas ambang batas yang diisyaratkan. bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan air dari dua perusahaan air minum di DKI Jakarta, hampir 300.000 di antaranya tidak terlayani. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnak-anak mencuci muka di Kali Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Pencemaran sungai di Jakarta sudah jauh di atas ambang batas yang diisyaratkan. bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan air dari dua perusahaan air minum di DKI Jakarta, hampir 300.000 di antaranya tidak terlayani.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama heran dengan sertifikat tanah warga Kampung Pulo yang berjudul "Akta Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Pemerintah". Lantas apakah akta jual beli bangunan di lahan pemerintah tersebut sah?

Kepala Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gunawan, mengatakan, jika lahan tersebut milik pemerintah, maka sertifikat warga tidak berlaku atas lahan tersebut. "Kalau misalnya sertifikatnya itu hak pakai misalnya, atas nama Pemerintah DKI, walaupun di situ ada rumah atau apa pun, tetap hak tanahnya milik Pemerintah DKI," ujar Gunawan, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2015).

Jika sampai ada bangunan di atas tanah milik pemerintah, Gunawan mengatakan, yang berwenang menjawab adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Apakah warganya diberikan izin mendirikan bangunan di tanah pemerintah tersebut.

"Ada IMB-nya enggak, atau mungkin ada perjanjian dengan pemilik tanahnya enggak. Kalau enggak ada, berarti liar. Dan kalau liar, dari pemda kan ada Satpol PP (untuk menertibkan)," ujar Gunawan.


Gunawan mengaku tidak memegang data apakah ada warga Kampung Pulo yang memiliki sertifikat atas tanah di sana, termasuk jumlahnya. Tetapi jika ada warga Kampung Pulo memiliki sertifikat tanah di lahan pemerintah, menurutnya perlu ditanyakan kembali apakah pejabat terdahulu pernah menjual tanah kepada warga setempat.

"Namanya jual tanah itu tidak mudah. Apalagi tanah pemerintah. Kalau sudah dijual instansi pemerintah, itu namanya melepaskan aset. Dan tidak sederhana menjual aset pemerintah itu. Harus melalui persetujuan DPR," ujar Gunawan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Megapolitan
Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Megapolitan
Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Megapolitan
Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Megapolitan
Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman 'Online'

Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman "Online"

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Megapolitan
Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Megapolitan
Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Megapolitan
Atap Bocor Saat Hujan, Siswa SDN Samudrajaya 04 Kerap Dipulangkan

Atap Bocor Saat Hujan, Siswa SDN Samudrajaya 04 Kerap Dipulangkan

Megapolitan
Pengeras Suara Peringatan Dini Banjir di Kampung Melayu Tak Berfungsi Sejak 2017

Pengeras Suara Peringatan Dini Banjir di Kampung Melayu Tak Berfungsi Sejak 2017

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas Ditabrak Kereta di Bekasi

Seorang Pemuda Tewas Ditabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
BERITA FOTO: Kerusakan Bangunan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

BERITA FOTO: Kerusakan Bangunan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Berita Foto
Pemkot Depok Gratiskan Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus di Subang

Pemkot Depok Gratiskan Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
RS Universitas Indonesia Rawat 33 Korban Kecelakaan Bus di Subang

RS Universitas Indonesia Rawat 33 Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
RSUD Depok Rawat 13 Korban Kecelakaan Bus di Subang

RSUD Depok Rawat 13 Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X