Ahok Heran Ada "Akta Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Pemerintah", Ini Kata BPN

Kompas.com - 06/08/2015, 17:13 WIB
Anak-anak mencuci muka di Kali Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Pencemaran sungai di Jakarta sudah jauh di atas ambang batas yang diisyaratkan. bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan air dari dua perusahaan air minum di DKI Jakarta, hampir 300.000 di antaranya tidak terlayani. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnak-anak mencuci muka di Kali Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Pencemaran sungai di Jakarta sudah jauh di atas ambang batas yang diisyaratkan. bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan air dari dua perusahaan air minum di DKI Jakarta, hampir 300.000 di antaranya tidak terlayani.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama heran dengan sertifikat tanah warga Kampung Pulo yang berjudul "Akta Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Pemerintah". Lantas apakah akta jual beli bangunan di lahan pemerintah tersebut sah?

Kepala Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gunawan, mengatakan, jika lahan tersebut milik pemerintah, maka sertifikat warga tidak berlaku atas lahan tersebut. "Kalau misalnya sertifikatnya itu hak pakai misalnya, atas nama Pemerintah DKI, walaupun di situ ada rumah atau apa pun, tetap hak tanahnya milik Pemerintah DKI," ujar Gunawan, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2015).

Jika sampai ada bangunan di atas tanah milik pemerintah, Gunawan mengatakan, yang berwenang menjawab adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Apakah warganya diberikan izin mendirikan bangunan di tanah pemerintah tersebut.

"Ada IMB-nya enggak, atau mungkin ada perjanjian dengan pemilik tanahnya enggak. Kalau enggak ada, berarti liar. Dan kalau liar, dari pemda kan ada Satpol PP (untuk menertibkan)," ujar Gunawan.

Gunawan mengaku tidak memegang data apakah ada warga Kampung Pulo yang memiliki sertifikat atas tanah di sana, termasuk jumlahnya. Tetapi jika ada warga Kampung Pulo memiliki sertifikat tanah di lahan pemerintah, menurutnya perlu ditanyakan kembali apakah pejabat terdahulu pernah menjual tanah kepada warga setempat.

"Namanya jual tanah itu tidak mudah. Apalagi tanah pemerintah. Kalau sudah dijual instansi pemerintah, itu namanya melepaskan aset. Dan tidak sederhana menjual aset pemerintah itu. Harus melalui persetujuan DPR," ujar Gunawan.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X