Ahok Heran Ada "Akta Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Pemerintah", Ini Kata BPN

Kompas.com - 06/08/2015, 17:13 WIB
Anak-anak mencuci muka di Kali Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Pencemaran sungai di Jakarta sudah jauh di atas ambang batas yang diisyaratkan. bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan air dari dua perusahaan air minum di DKI Jakarta, hampir 300.000 di antaranya tidak terlayani. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnak-anak mencuci muka di Kali Ciliwung yang penuh dengan hunian di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/2/2015). Pencemaran sungai di Jakarta sudah jauh di atas ambang batas yang diisyaratkan. bahkan, dari sekitar 807.000 pelanggan air dari dua perusahaan air minum di DKI Jakarta, hampir 300.000 di antaranya tidak terlayani.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama heran dengan sertifikat tanah warga Kampung Pulo yang berjudul "Akta Jual Beli Bangunan di Atas Lahan Pemerintah". Lantas apakah akta jual beli bangunan di lahan pemerintah tersebut sah?

Kepala Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gunawan, mengatakan, jika lahan tersebut milik pemerintah, maka sertifikat warga tidak berlaku atas lahan tersebut. "Kalau misalnya sertifikatnya itu hak pakai misalnya, atas nama Pemerintah DKI, walaupun di situ ada rumah atau apa pun, tetap hak tanahnya milik Pemerintah DKI," ujar Gunawan, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2015).

Jika sampai ada bangunan di atas tanah milik pemerintah, Gunawan mengatakan, yang berwenang menjawab adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Apakah warganya diberikan izin mendirikan bangunan di tanah pemerintah tersebut.

"Ada IMB-nya enggak, atau mungkin ada perjanjian dengan pemilik tanahnya enggak. Kalau enggak ada, berarti liar. Dan kalau liar, dari pemda kan ada Satpol PP (untuk menertibkan)," ujar Gunawan.

Gunawan mengaku tidak memegang data apakah ada warga Kampung Pulo yang memiliki sertifikat atas tanah di sana, termasuk jumlahnya. Tetapi jika ada warga Kampung Pulo memiliki sertifikat tanah di lahan pemerintah, menurutnya perlu ditanyakan kembali apakah pejabat terdahulu pernah menjual tanah kepada warga setempat.

"Namanya jual tanah itu tidak mudah. Apalagi tanah pemerintah. Kalau sudah dijual instansi pemerintah, itu namanya melepaskan aset. Dan tidak sederhana menjual aset pemerintah itu. Harus melalui persetujuan DPR," ujar Gunawan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[VIDEO] Melihat Banjir Jalan Yos Sudarso dari Atas Tol Wiyoto Wiyono

[VIDEO] Melihat Banjir Jalan Yos Sudarso dari Atas Tol Wiyoto Wiyono

Megapolitan
Jalan Yos Sudarso Masih Banjir Setinggi 50 cm, Pengendara Motor Masuk Tol

Jalan Yos Sudarso Masih Banjir Setinggi 50 cm, Pengendara Motor Masuk Tol

Megapolitan
Langit Sudah Biru, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Masih Banjir

Langit Sudah Biru, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Masih Banjir

Megapolitan
Kronologi Banjir di RSCM, Rendam Alat Kesehatan hingga Ruang Radioterapi

Kronologi Banjir di RSCM, Rendam Alat Kesehatan hingga Ruang Radioterapi

Megapolitan
Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Tetap Ingin di Pengungsian

Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Tetap Ingin di Pengungsian

Megapolitan
Viral Seorang Ibu Jambak Wanita Muda di KRL, Ini Kata PT KCI

Viral Seorang Ibu Jambak Wanita Muda di KRL, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Banjir Masuk ke Dalam Gedung RSCM, Sejumlah Alat Medis Terendam

Banjir Masuk ke Dalam Gedung RSCM, Sejumlah Alat Medis Terendam

Megapolitan
Kenapa Banjir di Kelapa Gading Lama Surut? Ini Penjelasan Pemprov DKI

Kenapa Banjir di Kelapa Gading Lama Surut? Ini Penjelasan Pemprov DKI

Megapolitan
Kelapa Gading Lumpuh karena Banjir, Warga Minta Pintu Air Sunter Segera Dibuka

Kelapa Gading Lumpuh karena Banjir, Warga Minta Pintu Air Sunter Segera Dibuka

Megapolitan
Satu Jenazah di Kampung Melayu Disolatkan di Kantor Lurah karena Masjid Kebanjiran

Satu Jenazah di Kampung Melayu Disolatkan di Kantor Lurah karena Masjid Kebanjiran

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Datang Tiba-tiba, Tak Ada Peringatan Bencana kepada Warga

Banjir di Kampung Melayu Datang Tiba-tiba, Tak Ada Peringatan Bencana kepada Warga

Megapolitan
[UPDATE] Jakarta Dikepung Banjir, Hindari Lewat 14 Ruas Jalan Ini!

[UPDATE] Jakarta Dikepung Banjir, Hindari Lewat 14 Ruas Jalan Ini!

Megapolitan
Polda Metro Jaya-Kemenpora Promosikan PON XX Papua dan Anti-narkoba Saat CFD

Polda Metro Jaya-Kemenpora Promosikan PON XX Papua dan Anti-narkoba Saat CFD

Megapolitan
Jika Rumah Kebanjiran, Ini yang Perlu Dilakukan Warga Terkait Listrik

Jika Rumah Kebanjiran, Ini yang Perlu Dilakukan Warga Terkait Listrik

Megapolitan
Kampung Pulo Banjir, Anak-anak Main Air, Warga Bersihkan Rumah

Kampung Pulo Banjir, Anak-anak Main Air, Warga Bersihkan Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X