Anggota DPRD Sarankan Pemprov DKI Pakai Dialog, Bukan Kekerasan

Menurut dia, seharusnya, pemerintah mengedepankan dialog meski kerap menemui jalan buntu.

"Menurut saya, kalau ada kebuntuan dialog, kemudian dipaksa dieksekusi, ya saya menyayangkan. Lebih baik diajak dialoglah. Kalau ada kebuntuan, jangan dipaksa. Tarik lagi diajak berunding," kata Syarif di depan Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2015).

Menurut dia, seharusnya cara-cara dialog seperti yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diterapkan kepada warga Kampung Pulo.

"Coba Pak Jokowi waktu mendirikan pasar, orang dideketin, diajak dialog, selesai," ujar Syarif. Dia mengatakan, walaupun posisi status warga Kampung Pulo lemah, pemerintah harus tetap mengajak dialog.

Syarif mengatakan, warga Kampung Pulo juga harus menyadari posisi legalitasnya yang lemah. "Kalau warga lemah asas legalitasnya, ya harus menyadari. Pemerintah juga harus memberikan ruang dialog. Menurut kabar, sudah ada dialog dengan Pak Gubernur, tetapi Pak Gubernur keukeuh pada pendiriannya, enggak menerima usulan dari warga," ujar Syarif.

Dia mengakui, ganti rugi adalah salah satu tuntutan warga. Namun, itu salah satu saja. "Jadi, jangan dipelintir karena warga butuh ganti rugi tanah, itu salah satunya. Yang paling penting itu sekarang warga diajak dialog lagi, jangan pakai kekerasan," ujar politisi Gerindra ini.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah menghidupkan lagi listrik bagi warga Kampung Pulo yang diputus.

"Saya memiliki inisiatif untuk berunding supaya ini listrik dihidupkan dulu. Kasihan anak-anak di dalam. Listrik mati, ada anak kecil, orangtua lansia, bayi. Ini kan bukan darurat perang. Masih banyak warga yang bertahan di dalam (rumah)," ujarnya.