LBH Jakarta: Kita Harus Lihat Efek Pasca-penggusuran

"Kita harus mulai melihat pasca-gusuran apa yang terjadi. Misalnya, ada yang butuh sekolah, tetapi karena waktu pindah ke rusun aksesnya jauh, mereka jadi tidak bisa sekolah karena biaya transportasi (dari tempat relokasi ke sekolah) membengkak," kata Pratiwi di Kantor LBH Jakarta pada Rabu (26/8/2015).

Menurut dia, pemerintah juga harus menjamin warga untuk hidup lebih layak saat direlokasi ke rusunawa.

Pemerintah harus memastikan warga gusuran itu tinggal di tempat yang memiliki akses, layanan, dan menopang pekerjaan warga.

Pemerintah juga tidak boleh lepas tangan untuk mengatasi trauma warga yang terkena gusuran.

Begitu pula dengan lahan yang digusur, lanjutnya, pemerintah harus jelas menjamin fungsi penggusuran itu untuk kepentingan publik.

"Kita apresiasi Ahok fokus membenahi Jakarta, tetapi kita tidak bisa tutup mata kalau nanti peruntukan lahan yang telah digusur itu berubah fungsinya," kata Pratiwi.

Dia juga menyayangkan pendekatan Pemprov DKI Jakarta yang tergolong keras terhadap warga miskin di Ibu Kota, apalagi terhadap warga yang hidup di titik-titik penggusuran.

"Jangan pilih-pilih, ada 4 persen warga DKI yang tergolong miskin di Jakarta. Itu juga harus diurus. Jangan dibiarkan, nyatanya 3 persen warga miskin itu adalah korban penggusuran," ujarnya.